Menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI untuk periode 2019-2024, berbagai persiapan dilakukan guna menyambut kiprahnya pada periode kedua pemerintahannya.
Antusiasme itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara yang menjadi mitra Indonesia.
Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan mengonfirmasi kehadiran mereka pada Upacara Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10).
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad adalah satu dari sekian tamu negara yang akan berkunjung ke Jakarta guna menghadiri upacara pelantikan tersebut. Sebagai salah satu tetangga terdekat, Mahathir menaruh perhatian besar pada Indonesia dan pada hubungannya dengan Jokowi.
Hal itu dibuktikan dengan kunjungannya ke Jakarta pada Juni tahun lalu, yang merupakan kunjungan bilateral pertamanya ke negara ASEAN usai menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya pada Mei 2018.
Mahathir melalui akun Twitternya, @chedetofficial, juga telah menyampaikan selamat atas kembali terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI pada Mei lalu.
“Saya ucap tahniah kepada Bapak Jokowi atas kemenangan secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya berharap kerja sama antara dua negara akan semakin erat setelah ini,” cuitnya.
Selain Malaysia, beberapa pemimpin negara-negara lain ASEAN juga dijadwalkan menghadiri upacara pelantikan Presiden Jokowi, yakni Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Wakil Presiden Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh serta utusan dari Laos, Thailand, dan Filipina.
Dari Negeri Tirai Bambu, Indonesia akan menerima kunjungan Wakil Presiden China Wang Qishan pada saat upacara pelantikan Presiden Jokowi. Wapres Wang, yang juga mantan Wali Kota Beijing, tidak asing dengan Indonesia karena sudah pernah mengunjungi Jakarta.
Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) di Beijing pada April lalu, Wang juga menerima kunjungan Wapres RI Jusuf Kalla. Keduanya kembali bertemu di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Sabtu siang ini, atau sehari sebelum hari pelantikan Presiden Jokowi.
Kalla mengatakan bahwa pertemuannya dengan Wang membahas antara lain mengenai upaya menjaga hubungan baik antara kedua negara, khususnya setelah Indonesia memasuki periode kepemimpinan baru.
“Kita bicara yang hubungan baik saja dan bagaimana meningkatkan hubungan Indonesia dan China,” kata Kalla kepada wartawan, selepas pertemuan tersebut.
Selain itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah dipastikan hadir pada upacara pelantikan Jokowi.
Sejak pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004, yang dihadiri PM John Howard saat itu, perdana menteri Australia tidak pernah absen untuk hadir dalam acara kenegaraan tersebut.
Kevin Rudd pada 2009 juga datang ke Jakarta untuk pelantikan presiden Yudhoyono untuk kedua kalinya, dan Tony Abbott menghadiri pelantikan presiden Jokowi pada 2014.
Seperti dikutip dari ABC Indonesia, Sabtu, kedatangan PM Morrison ke upacara pelantikan Presiden Jokowi akan menjadi kunjungan kedua baginya ke Indonesia.
Pada September 2018, PM Morrison yang saat itu baru saja dilantik, datang ke Jakarta untuk membahas kemitraan ekonomi komprehensif dan menyamakan kedudukan Indonesia dengan China dalam hubungan diplomatik.
Menjadi sebuah "tradisi" juga bagi Perdana Menteri Australia yang baru terpilih untuk mendatangi Indonesia, sebagai kunjungan luar negeri pertama kalinya.
Sementara itu, sejumlah negara seperti AS, Jepang, dan Korea Selatan akan mengirim utusan khusus guna menghadiri pelantikan Presiden Jokowi.
Presiden Donald Trump menugaskan Menteri Transportasi AS Elaine L Chao, Jepang akan diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Norihiro Nakayama, serta Korea Selatan akan diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan Noh Young-min.
Noh ditugaskan menyampaikan surat dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Presiden Jokowi, yang menyoroti pentingnya kemitraan strategis khusus yang telah dibuat oleh kedua negara dan komitmen untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral.
Surat itu juga berisi harapan Moon untuk pertemuan lain dengan pemimpin Indonesia di sela-sela KTT khusus memperingati 30 tahun hubungan ASEAN dan Korea Selatan di Busan, pada akhir November mendatang, demikian dilaporkan Kantor Berita Yonhap.
Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, diutusnya Noh untuk menghadiri pelantikan Presiden Jokowi mencerminkan persahabatan yang hangat dan erat antara kedua pemimpin serta kemitraan strategis khusus antara RI dan Korea Selatan.
“Ini juga melambangkan ikatan kerja sama yang semakin berkembang diantara masyarakat kedua negara,” tutur Kim.
Selanjutnya, pelantikan Presiden Jokowi tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin dan utusan khusus dari negara-negara tetangga dekat, namun juga dari negara-negara sahabat di kawasan Afrika yang cukup jauh, seperti Eswatini. Dari sekian banyak tamu negara yang akan hadir, Raja Eswatini, Mswati III, adalah salah satu yang menyatakan kegembiraannya akan turut menyaksikan pelantikan Presiden RI.
Kegembiraan itu diungkapkan Raja Mswati III dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Eswatini Salman Al Farisi di Istana Kerajaan di Mbabane, pada Senin (14/10), menurut keterangan tertulis KBRI Pretoria. Pada kesempatan tersebut, Raja Mswati III menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan pemilu di Indonesia yang berlangsung aman dan damai.
Selama di Indonesia, selain akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Raja Mswati III juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi usai upacara pelantikan.
Selain itu, Raja Mswati III juga dijadwalkan bertemu dengan beberapa pengusaha, perwakilan BUMN, dan pihak-pihak terkait lainnya di Indonesia untuk membicarakan berbagai peluang kerja sama antar kedua negara.
Hubungan bilateral RI-Eswatini telah berlangsung sejak 1991, dan hingga saat ini hubungan kedua negara berjalan dengan sangat baik. Eswatini merupakan satu-satunya negara berbentuk monarki absolut di kawasan Afrika dengan jumlah penduduk sekitar 1,36 juta jiwa.
Pada 19 April 2018, Raja Mswati III mengumumkan pergantian nama negara dari Swaziland menjadi Eswatini untuk mengembalikan nama asli negara tersebut sebelum masa kolonialisme Inggris.
Untuk mendorong peningkatan kerja sama kedua negara, pada 2003, Pemerintah RI secara resmi telah menunjuk Kareem Ashraff sebagai Konsul Kehormatan RI untuk Kerajaan Eswatini yang berkedudukan di Mbabane, Eswatini, yang telah berperan aktif dalam meningkatkan hubungan RI-Eswatini.
Fasilitas
Guna menyambut tamu-tamu negara yang akan hadir pada Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Sekretariat Presiden telah menyiapkan mobil VVIP dan cadangan VVIP.
Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat.
Kendaraan yang disiapkan terdiri dari 11 unit Mercedes Benz seri S450 brand new, satu unit cadangan S450, serta enam unit seri E300 brand new.
Selain mobil VVIP, Sekretariat Presiden juga menyiapkan 66 unit kendaraan pendukung tamu negara dengan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, semua mobil yang disewa tersebut adalah unit baru. Dipilihnya kedua seri Mercedes Benz tersebut adalah karena alasan kenyamanan dan keamanan.
Dari sisi pengamanan, Kepolisian RI dan Paspampres telah menyiapkan skema untuk menjamin keamanan para tamu negara sejak ketibaan mereka di bandara, perjalanan menuju lokasi pelantikan di Gedung DPR/MPR RI, serta saat meninggalkan lokasi acara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa pengamanan khusus ini akan dipersiapkan secara maksimal untuk memberikan citra yang baik bagi Indonesia di mata dunia.
“Untuk menjaga harkat dan martabat negara kerena diliput media asing dan juga dihadiri oleh pimpinan negara-negara sahabat yang datang berkenaan dengan pelantikan tersebut,” kata dia.
Upacara Pelantikan Presiden dan Wapres RI akan dijaga oleh 31.000 personnel gabungan TNI-Polri. Argo berharap, acara kenegaraan tersebut berjalan lancar agar Indonesia bisa menjadi contoh demokrasi yang baik.
