Kelompok usaha purna TKI berharap ada perhatian Pemkab Cianjur

Cianjur (ANTARA) - Kelompok usaha purna Tenaga Kerja Indonesia di Cianjur, Jawa Barat, berharap mendapat perhatian pemerintah daerah dalam permodalan dan pemasaran, meskipun puluhan kelompok telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Sebagian besar kelompok usaha yang dibentuk dan di bawah binaan DPC Astakira Pembaharuan Cianjur itu, saat ini sudah berjalan dengan berbagai bidang usaha meskipun masih belum mendapat perhatian dari dinas tertkait di Pemkab Cianjur.

Ketua DPC Astakira Cianjur, Ali Hildan di Cianjur, Rabu, mengatakan sejak satu tahun terakhir pihaknya telah membentuk 155 kelompok usaha di sejumlah kecamatan yang diisi mantan TKI asal Cianjur dengan berbagai bidang usaha.

"Saat ini yang sudah berjalan seperti usaha peternakan, perikanan, konveksi, makanan dalam kemasan seperti bibika, jamur tiram dan usaha makanan khas Cianjur serta waserda," katanya.

Ia menjelaskan, permodalan yang didapat dari BUMN di Jakarta yang secara rutin memberikan bantuan permodalan untuk purna TKI yang sudah menjalankan usaha, agar tidak lagi berangkat sebagai buruh migran.

Namun terbentuknya kelompok usaha purna TKI tersebut, belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya dinas koperasi dan perdagangan, sehingga beberapa kelompok belum berjalan karena terbentur modal.

"Dibentuknya kelompok usaha mantan penghasil devisa tersebut, sebagai upaya menghindarti mereka kembali berangkat dan sebagai bentuk dukungan program Nawa Cita menciptakan pelaku UMKM handal di daerah," katanya.

Sementara Titin (34) mantan TKI yang tergabung dalam kelompok usaha purna TKI Edelwis yang menjalani bidang usaha tusuk sate di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, mengatakan sangat terbantu dengan upaya pembinaan dan bantuan modal berkat bantuan Astakira Cianjur.

"Bahkan untuk pemasaran pun, kami kelompok usaha yang dibina Astakira Cianjur, cukup terbantu. Sehingga perekonomian keluarga tetap berjalan tanpa harus berangkat ke luar negeri seperti dulu," katanya.

Dia berharap pemerintah daerah dapat membantu kelompok usaha lainnya yang saat ini, ingin mengembangkan usaha lain yang dikuasai, namun terbentur pemodalan serta pemasaran.