Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengingatkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 haruslah tepat sasaran dengan pengawasan yang ketat.
"Sehingga tidak ada kebocoran di sana-sini," kata Buky dalam keterangan di Bandung, Senin.
Selain itu, kata Buky, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus kreatif dalam melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Seperti mengoptimalkan pemanfaatan lahan, menaikan pos anggaran di sektor ekonomi, memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat pajak dan lain-lain," ujar Buky Wibawa.
Catatan lainnya yakni, pelaksanaan APBD Jabar Tahun Anggaran 2025, harus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, dan mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD milik Pemdaprov Jabar.
Berkaitan dengan masa transisi kepemimpinan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, lanjut Buky Wibawa, agar dapat dilakukan sinkronisasi APBD dengan visi dan misi gubernur yang terpilih setelah penetapan gubernur definitif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Kemudian, keberpihakan alokasi anggaran terhadap sektor ekonomi dan pembangunan ke depan harus semakin ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Jawa Barat meningkat.
Buky juga mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah mengalokasikan Rp1 triliun untuk makan siang gratis sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, serta alokasi APBD untuk pendidikan di angka 40,33 persen dan untuk belanja kesehatan sebesar 11,42 persen dari volume total APBD.
APBD Jabar tahun 2025 saat ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Sehingga tidak ada kebocoran di sana-sini," kata Buky dalam keterangan di Bandung, Senin.
Selain itu, kata Buky, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus kreatif dalam melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Seperti mengoptimalkan pemanfaatan lahan, menaikan pos anggaran di sektor ekonomi, memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat pajak dan lain-lain," ujar Buky Wibawa.
Catatan lainnya yakni, pelaksanaan APBD Jabar Tahun Anggaran 2025, harus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, dan mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD milik Pemdaprov Jabar.
Berkaitan dengan masa transisi kepemimpinan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, lanjut Buky Wibawa, agar dapat dilakukan sinkronisasi APBD dengan visi dan misi gubernur yang terpilih setelah penetapan gubernur definitif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Kemudian, keberpihakan alokasi anggaran terhadap sektor ekonomi dan pembangunan ke depan harus semakin ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Jawa Barat meningkat.
Buky juga mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah mengalokasikan Rp1 triliun untuk makan siang gratis sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, serta alokasi APBD untuk pendidikan di angka 40,33 persen dan untuk belanja kesehatan sebesar 11,42 persen dari volume total APBD.
APBD Jabar tahun 2025 saat ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024