Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Cianjur, Jawa Barat, mengajukan 750 kuota untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Fungsional Asesor SDM Aparatur Sutopo Apriwendo Putra BKSDM Cianjur di Cianjur Senin, mengatakan pengajuan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah seiring dihapuskannya tenaga honorer.
Baca juga: Disdik prediksi tahun 2023 Kabupaten Cianjur krisis guru berstatus PNS
"Kami mengajukan tenaga PPPK 2022 sebanyak 750 kuota, untuk posisi guru 500 kuota, tenaga kesehatan 150 kuota dan 100 kuota untuk tenaga teknis," katanya.
BPKSDM Cianjur tutur dia, masih menunggu juklak juknis terkait berbagai tahapan rekrutmen PPPK, sehingga yang saat ini dilakukan baru sebatas sosialisasi Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022.
Dia menyebutkan Bupati Cianjur Herman Suherman, telah menyetujui pengajuan PPPK sebanyak 1.927 untuk posisi guru, 150 tenaga kesehatan 150 dan 100 kuota untuk tenaga teknis. "Kita masih menunggu seperti apa teknisnya, karena juklak juknis pengadaan ini dari Kemenpan RB," katanya.
Pengajuan tambahan tenaga P3K itu, akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun 2022, 2023 dan 2024, sampai target terpenuhi, karena beberapa waktu lalu pemerintah pusat berencana akan menghapus tenaga honorer.
"Kita upayakan penambahan tenaga di masing-masing dinas dan instansi dapat terpenuhi dari P3K, kita masih berharap tenaga honorer tidak dihapuskan karena selama ini menjadi solusi dari kekurangan tenaga di masing dinas dan instansi di Cianjur," katanya.
Baca juga: DPRD Cianjur dorong Pemkab segera berikan insentif guru honorer
Baca juga: Pemrov berharap pusat segera tambah guru PNS di Jawa Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Fungsional Asesor SDM Aparatur Sutopo Apriwendo Putra BKSDM Cianjur di Cianjur Senin, mengatakan pengajuan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah seiring dihapuskannya tenaga honorer.
Baca juga: Disdik prediksi tahun 2023 Kabupaten Cianjur krisis guru berstatus PNS
"Kami mengajukan tenaga PPPK 2022 sebanyak 750 kuota, untuk posisi guru 500 kuota, tenaga kesehatan 150 kuota dan 100 kuota untuk tenaga teknis," katanya.
BPKSDM Cianjur tutur dia, masih menunggu juklak juknis terkait berbagai tahapan rekrutmen PPPK, sehingga yang saat ini dilakukan baru sebatas sosialisasi Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022.
Dia menyebutkan Bupati Cianjur Herman Suherman, telah menyetujui pengajuan PPPK sebanyak 1.927 untuk posisi guru, 150 tenaga kesehatan 150 dan 100 kuota untuk tenaga teknis. "Kita masih menunggu seperti apa teknisnya, karena juklak juknis pengadaan ini dari Kemenpan RB," katanya.
Pengajuan tambahan tenaga P3K itu, akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun 2022, 2023 dan 2024, sampai target terpenuhi, karena beberapa waktu lalu pemerintah pusat berencana akan menghapus tenaga honorer.
"Kita upayakan penambahan tenaga di masing-masing dinas dan instansi dapat terpenuhi dari P3K, kita masih berharap tenaga honorer tidak dihapuskan karena selama ini menjadi solusi dari kekurangan tenaga di masing dinas dan instansi di Cianjur," katanya.
Baca juga: DPRD Cianjur dorong Pemkab segera berikan insentif guru honorer
Baca juga: Pemrov berharap pusat segera tambah guru PNS di Jawa Barat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022