Pemerintah Propinsi Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera menambah guru berstatus PNS di daerah itu untuk mengatasi kekurangan jumlah guru dari berbagai disiplin ilmu.
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruhzanul Ulum di Cianjur, Rabu, mengatakan kekurangan guru berstatus PNS tersebut, tidak hanya dialami Cianjur, namun sebagian besar wilayah di Jabar bahkan Indonesia.
Ia menyebutkan guru Inpres yang diangkat pemerintah beberapa tahun lalu secara serentak, saat ini pun sudah memasuki masa pensiun.
"Ini mengakibatkan banyak sekolah negeri di Jabar kekurangan guru berstatus PNS karena pengangkatan serentak, membuat kekurangan yang serentak pula karena sebagian besar mereka yang berstatus PNS sudah mulai pensiun sementara pengangkatan baru sudah lama tidak dilakukan," katanya.
Untuk mencari solusi terkait kekurangan tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan pengangkatan PNS bidang keguruan dan kejuruan serta sejumlah PNS lainnya seperti tenaga ahli dan kedokteran serta medis berstatus PNS yang kekurangannya diperkirakan mencapai hingga 40 persen.
Saat ini pun, ungkap dia, Pemprov Jabar sangat kekurangan tenaga ahli karena beberapa orang yang ada ditarik ke pusat, sehingga pemerintah daerah kekurangan seperti peneliti, pelaku riset dan petugas penyuluh lapangan yang memilih berkarir di pusat dibandingkan di daerah.
"Harapan kami, tahun depan keinginan memiliki tambahan PNS yang memadai untuk berbagai bidang khususnya guru dapat terwujud, sehingga masing-masing kota/kabupaten di Jabar tidak lagi kekurangan pegawai berstatus PNS," katanya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Cianjur, mencatat kekurangan guru PNS di tingkatan sekolah dasar dan menengah hingga ribuan orang karena saat ini dari 16.000 orang guru yang ada hanya 6.000 orang yang berstatus PNS belum dikurangi jumlah mereka yang pensiun.
Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saepurohman mengatakan jumlah guru honorer di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan guru berstatus PNS yang idealnya untuk tingkat SD terdapat satu orang guru PNS untuk satu kelas dan tingkat SMP idealnya satu orang guru PNS untuk satu mata pelajaran.
"Saat ini kondisinya terbalik, untuk SD satu guru merangkap di beberapa kelas dan guru di SMP merangkap sebagai wali kelas dan mengajar untuk kelas lain dengan mata pelajaran yang berbeda, untuk menutupi kekurangan, namun sebagian besar yang melakukan tugas adalah guru honorer," katanya.
Sehingga pihaknya berharap pemerintah pusat, dapat segera melakukan pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS, agar kekurangan ribuan guru PNS di wilayah tersebut dapat tercukupi dan memudahkan dinas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan keguruan dan kejuruan bagi guru.
Baca juga: Disdik prediksi tahun 2023 Kabupaten Cianjur krisis guru berstatus PNS
Baca juga: Pemkab Ciamis kekurangan ribuan PNS pendidikan dan kesehatan
Baca juga: Dinas Pendidikan Jabar akan bayarkan Rp82,4 miiar honorarium guru non-PNS
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruhzanul Ulum di Cianjur, Rabu, mengatakan kekurangan guru berstatus PNS tersebut, tidak hanya dialami Cianjur, namun sebagian besar wilayah di Jabar bahkan Indonesia.
Ia menyebutkan guru Inpres yang diangkat pemerintah beberapa tahun lalu secara serentak, saat ini pun sudah memasuki masa pensiun.
"Ini mengakibatkan banyak sekolah negeri di Jabar kekurangan guru berstatus PNS karena pengangkatan serentak, membuat kekurangan yang serentak pula karena sebagian besar mereka yang berstatus PNS sudah mulai pensiun sementara pengangkatan baru sudah lama tidak dilakukan," katanya.
Untuk mencari solusi terkait kekurangan tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan pengangkatan PNS bidang keguruan dan kejuruan serta sejumlah PNS lainnya seperti tenaga ahli dan kedokteran serta medis berstatus PNS yang kekurangannya diperkirakan mencapai hingga 40 persen.
Saat ini pun, ungkap dia, Pemprov Jabar sangat kekurangan tenaga ahli karena beberapa orang yang ada ditarik ke pusat, sehingga pemerintah daerah kekurangan seperti peneliti, pelaku riset dan petugas penyuluh lapangan yang memilih berkarir di pusat dibandingkan di daerah.
"Harapan kami, tahun depan keinginan memiliki tambahan PNS yang memadai untuk berbagai bidang khususnya guru dapat terwujud, sehingga masing-masing kota/kabupaten di Jabar tidak lagi kekurangan pegawai berstatus PNS," katanya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Cianjur, mencatat kekurangan guru PNS di tingkatan sekolah dasar dan menengah hingga ribuan orang karena saat ini dari 16.000 orang guru yang ada hanya 6.000 orang yang berstatus PNS belum dikurangi jumlah mereka yang pensiun.
Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saepurohman mengatakan jumlah guru honorer di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan guru berstatus PNS yang idealnya untuk tingkat SD terdapat satu orang guru PNS untuk satu kelas dan tingkat SMP idealnya satu orang guru PNS untuk satu mata pelajaran.
"Saat ini kondisinya terbalik, untuk SD satu guru merangkap di beberapa kelas dan guru di SMP merangkap sebagai wali kelas dan mengajar untuk kelas lain dengan mata pelajaran yang berbeda, untuk menutupi kekurangan, namun sebagian besar yang melakukan tugas adalah guru honorer," katanya.
Sehingga pihaknya berharap pemerintah pusat, dapat segera melakukan pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS, agar kekurangan ribuan guru PNS di wilayah tersebut dapat tercukupi dan memudahkan dinas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan keguruan dan kejuruan bagi guru.
Baca juga: Disdik prediksi tahun 2023 Kabupaten Cianjur krisis guru berstatus PNS
Baca juga: Pemkab Ciamis kekurangan ribuan PNS pendidikan dan kesehatan
Baca juga: Dinas Pendidikan Jabar akan bayarkan Rp82,4 miiar honorarium guru non-PNS
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020