Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera mencairkan honorarium untuk pembayaran bulan Januari-Februari 2020 bagi guru dan tenaga kependidikan atau GTK non-PNS di tingkat SMA, SMK dan SLB negeri sebesar Rp82,432 miliar lebih.
"Jumlah tersebut diberikan kepada GTK Non PNS di SMA, SMK, SLB negeri. Ini adalah untuk pembayaran bulan Januari dan Februari tahun anggaran 2020," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika di Bandung, Senin.
Dewi mengatakan anggaran honor untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang diberikan merupakan bagian dari pembiayaan tahun 2020 untuk honorarium non-PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah Rp530 miliar.
Jumlah tersebut akan disalurkan kepada 22.567 orang yang terdiri atas 14.177 guru dan 8.390 tenaga kependidikan.
"Khusus untuk guru mungkin saja besarannya tidak sama karena terkait jumlah jam mengajar," kata dia.
Menurut dia, pemberian honorarium tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, dalam memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jabar.
"Mereka para menerima adalah tenaga non PNS pasca alih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. ’Ini bentuk perhatian Pak Gubernur yang konsern ke dunia pendidikan," kata dia.
Dia mengatakan dalam prosesnya data para penerima telah diverifikasi oleh cabang dinas pendidikan yang ada 13 wilayah pelayanan.
Setelah itu, data masuk ke bidang guru dan tenaga kependidikan untuk diproses diverifikasi dan divalidasi dan seusai seluruhnya dinyatakan tidak ditemukan persoalan, baru pencairan ditetapkan.
"Untuk prosesnya tentu ada kendala. Tapi tidak signifikan. Contoh keterlambatan pengiriman data dari cabang dinas. Pada akhirnya kami bisa selesaikan," kata dia.
Untuk pencairan berikutnya, lanjut dia, diharapkan dapat berjalan sesuai waktu atau setiap bulan sehingga dapat membantu para guru dan tenaga kependidikan non PNS dalam menunaikan tugas di sekolah.
Selain itu, pihaknya juga terus memberikan kepeduliannya dalam meningkatkan mutu pendidikan guru dan tenaga kependidikan yakni dengan dilakukan dalam sejumlah program yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.
"Kami berharap semoga honor yang diterima guru dan tenaga kependidikan non PNS bermanfaat. Visi Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi jadi spirit kita untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan indeks prestasi manusia Jawa Barat," kata dia.
Pihaknya juga mengingatkan, ke depan seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri di Jawa Barat untuk senantiasa melakukan analisis kebutuhan guru secara konkrit berbasis regulasi.
"Caranya yakni dengan jumlah jam minimal 24 jam pada setiap mata pelajaran yang diampu, sehingga pemenuhan kebutuhannya benar-benar oleh guru berlatar pendidikan S1 dan linier dengan latar belakang pendidikannya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Jumlah tersebut diberikan kepada GTK Non PNS di SMA, SMK, SLB negeri. Ini adalah untuk pembayaran bulan Januari dan Februari tahun anggaran 2020," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika di Bandung, Senin.
Dewi mengatakan anggaran honor untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang diberikan merupakan bagian dari pembiayaan tahun 2020 untuk honorarium non-PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah Rp530 miliar.
Jumlah tersebut akan disalurkan kepada 22.567 orang yang terdiri atas 14.177 guru dan 8.390 tenaga kependidikan.
"Khusus untuk guru mungkin saja besarannya tidak sama karena terkait jumlah jam mengajar," kata dia.
Menurut dia, pemberian honorarium tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, dalam memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jabar.
"Mereka para menerima adalah tenaga non PNS pasca alih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. ’Ini bentuk perhatian Pak Gubernur yang konsern ke dunia pendidikan," kata dia.
Dia mengatakan dalam prosesnya data para penerima telah diverifikasi oleh cabang dinas pendidikan yang ada 13 wilayah pelayanan.
Setelah itu, data masuk ke bidang guru dan tenaga kependidikan untuk diproses diverifikasi dan divalidasi dan seusai seluruhnya dinyatakan tidak ditemukan persoalan, baru pencairan ditetapkan.
"Untuk prosesnya tentu ada kendala. Tapi tidak signifikan. Contoh keterlambatan pengiriman data dari cabang dinas. Pada akhirnya kami bisa selesaikan," kata dia.
Untuk pencairan berikutnya, lanjut dia, diharapkan dapat berjalan sesuai waktu atau setiap bulan sehingga dapat membantu para guru dan tenaga kependidikan non PNS dalam menunaikan tugas di sekolah.
Selain itu, pihaknya juga terus memberikan kepeduliannya dalam meningkatkan mutu pendidikan guru dan tenaga kependidikan yakni dengan dilakukan dalam sejumlah program yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.
"Kami berharap semoga honor yang diterima guru dan tenaga kependidikan non PNS bermanfaat. Visi Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi jadi spirit kita untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan indeks prestasi manusia Jawa Barat," kata dia.
Pihaknya juga mengingatkan, ke depan seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri di Jawa Barat untuk senantiasa melakukan analisis kebutuhan guru secara konkrit berbasis regulasi.
"Caranya yakni dengan jumlah jam minimal 24 jam pada setiap mata pelajaran yang diampu, sehingga pemenuhan kebutuhannya benar-benar oleh guru berlatar pendidikan S1 dan linier dengan latar belakang pendidikannya," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020