DPRD Cianjur, Jawa Barat, mendorong Pemkab Cianjur untuk segera menepati janjinya dalam memberikan insentif bagi guru honorer agar kesejahteraan guru meningkat, sehingga lebih inovatif dalam mendorong Indeks Pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan.
"Jauh hari kami sudah mendesak Pemkab segera merealisasikan pemberian insentif untuk guru honorer dengan mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk RTRW ke dana insentif guru," kata anggota DPRD Fraksi Golkar Sapturo pada wartawan Kamis.
Ia menjelaskan dana untuk RTRW tidak lagi berupa anggaran program melainkan langsung pemberian insentif dengan nilai sekitar Rp 4 juta. Sehingga ada selisih anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi janji pada guru honorer.
"Selisih dialokasikan untuk insentif guru honorer, seharusnya di perubahan sudah mulai berjalan, tapi kemungkinan baru dipasikan terealisasi tahun depan," katanya.
Pemberian insentif dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari guru yang sudah masuk kategori 2, dilanjutkan pemberian insentif pada honorer di luar kategori 2 karena hal tersebut perlu dilakukan untuk kesejahteraan guru yang memiliki tanggung jawab sama.
"Selama ini IPM Cianjur terpuruk, salah satu fakrtornya karena guru tidak fokus memberikan inovasi karena kebutuhan mereka belum tercukupi, sehingga harus nyambi di bidang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga," katanya.
Pihaknya berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, guru akan lebih inovatif guna meningkatkan IPM Cianjur yang selalu di rengking terbawah dari daerah lain di Jawa Barat.
"Kalau kesejahteraannya sudah terpenuhi, mereka akan fokus mengembangkan berbagai inovasi untuk siswa dan lingkungan sekitar. Untuk itu tugas pemerintah daerah berikan insentif bagi guru honorer secepatnya," kata Sapturo.
Baca juga: Belum sejahtera guru honorer ancam mogok massal
Baca juga: DPRD Garut: Guru honorer harus dijamin masuk BPJS Kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jauh hari kami sudah mendesak Pemkab segera merealisasikan pemberian insentif untuk guru honorer dengan mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk RTRW ke dana insentif guru," kata anggota DPRD Fraksi Golkar Sapturo pada wartawan Kamis.
Ia menjelaskan dana untuk RTRW tidak lagi berupa anggaran program melainkan langsung pemberian insentif dengan nilai sekitar Rp 4 juta. Sehingga ada selisih anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi janji pada guru honorer.
"Selisih dialokasikan untuk insentif guru honorer, seharusnya di perubahan sudah mulai berjalan, tapi kemungkinan baru dipasikan terealisasi tahun depan," katanya.
Pemberian insentif dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari guru yang sudah masuk kategori 2, dilanjutkan pemberian insentif pada honorer di luar kategori 2 karena hal tersebut perlu dilakukan untuk kesejahteraan guru yang memiliki tanggung jawab sama.
"Selama ini IPM Cianjur terpuruk, salah satu fakrtornya karena guru tidak fokus memberikan inovasi karena kebutuhan mereka belum tercukupi, sehingga harus nyambi di bidang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga," katanya.
Pihaknya berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, guru akan lebih inovatif guna meningkatkan IPM Cianjur yang selalu di rengking terbawah dari daerah lain di Jawa Barat.
"Kalau kesejahteraannya sudah terpenuhi, mereka akan fokus mengembangkan berbagai inovasi untuk siswa dan lingkungan sekitar. Untuk itu tugas pemerintah daerah berikan insentif bagi guru honorer secepatnya," kata Sapturo.
Baca juga: Belum sejahtera guru honorer ancam mogok massal
Baca juga: DPRD Garut: Guru honorer harus dijamin masuk BPJS Kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019