Ribuan guru honorer di Cianjur, Jawa Barat, berencana menggelar aksi mogok mengajar karena hingga saat ini insentif yang dijanjikan Pemkab Cianjur, sebagai upaya mensejahterakan guru honorer, hanya isapan jempol semata.
"Mogok mengajar massal akan dilakukan 28 November, bersamaan dengan agenda yang sama digelar guru honorer di Kabupaten Garut.
Aksi tersebut sudah diinformasikan ke ribuan guru honorer se-Cianjur," kata Ketua Umum Forum Honorer Pendidikan Cianjur, Magfur di Cianjur Senin.
Sebagian besar guru honorer, ungkap dia, sudah menyetujui rencana aksi tersebut, mulai dari honorer SD dan SMP negeri yang jumlahnya mencapai 9.000 orang. Aksi tersebut dilakukan hingga tuntutan mereka terpenuhi.
"Kami menagih janji yang selama ini diucapkan pemerintah pusat soal kesejahteraan hingga realisasi janji Pemkab Cianjur terkait insentif yang masih belum terbukti," katanya.
Sampai saat ini tutur dia, perhatian Pemkab Cianjur, belum ada dan dirasakan guru honorer, baik yang sudah kategori dua atau honorer biasa.
Rencana pemberian insentif bagi guru yang sempat menjadi angin segar belum terealisasi.
"Wacana tersebut sudah disampaikan Pemkab Cianjur, sejak beberapa tahun lalu, namun buktinya belum ada, meskipun kami berharap bisa segera agar ada pendapatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Ia menilai, pemkab berdalih belum ada payung hukum, namun sudah ditetapkannya Perda tentang pendidikan cukup menjadi dasar, sehingga sudah dapat berjalan rencana pemberian insentif.
"Guru honorer Cianjur hanya berpenghasilan Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan, jauh dari kata layak dan cukup. Insentif yang akan diberikan setidaknya akan mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan," katanya.
Sementara anggota DPRD Cianjur dari Fraksi partai Golkar, Sapturo, mengatakan pihaknya sudah mendesak pemkab agar segera merealisasikan pemberian insentif untuk guru honorer.
Salah satunya dengan mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk RTRW ke dana insentif guru honorer karena untuk RTRW tidak lagi berupa anggaran program melainkan langsung pemberian insentif dengan nilai sekitar Rp 4 juta.
"Seharusnya di perubahan anggaran sudah mulai berjalan, tapi kemungkinan baru dipastikan terealisasi di 2020. Pemberian insentif tersebut bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari guru yang sudah masuk kategori 2," katanya.
Selanjutnya tambah dia, pemberian insentif bagi honorer di luar kategori 2 karena pemberian insentif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. "IPM Cianjur jelek, salah satunya karena kurang inovatifnya tenaga pengajar," katanya.
Ia menjelaskan kurangnya inovatifnya guru karena belum sejahtera, sehingga ke depannya guru harus inovatif dan pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraannya terutama guru honorer.
Baca juga: Dishub Cianjur cek kendaraan umum laik jalan
Baca juga: Cianjur buka peluang investasi seluas-luasnya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Mogok mengajar massal akan dilakukan 28 November, bersamaan dengan agenda yang sama digelar guru honorer di Kabupaten Garut.
Aksi tersebut sudah diinformasikan ke ribuan guru honorer se-Cianjur," kata Ketua Umum Forum Honorer Pendidikan Cianjur, Magfur di Cianjur Senin.
Sebagian besar guru honorer, ungkap dia, sudah menyetujui rencana aksi tersebut, mulai dari honorer SD dan SMP negeri yang jumlahnya mencapai 9.000 orang. Aksi tersebut dilakukan hingga tuntutan mereka terpenuhi.
"Kami menagih janji yang selama ini diucapkan pemerintah pusat soal kesejahteraan hingga realisasi janji Pemkab Cianjur terkait insentif yang masih belum terbukti," katanya.
Sampai saat ini tutur dia, perhatian Pemkab Cianjur, belum ada dan dirasakan guru honorer, baik yang sudah kategori dua atau honorer biasa.
Rencana pemberian insentif bagi guru yang sempat menjadi angin segar belum terealisasi.
"Wacana tersebut sudah disampaikan Pemkab Cianjur, sejak beberapa tahun lalu, namun buktinya belum ada, meskipun kami berharap bisa segera agar ada pendapatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Ia menilai, pemkab berdalih belum ada payung hukum, namun sudah ditetapkannya Perda tentang pendidikan cukup menjadi dasar, sehingga sudah dapat berjalan rencana pemberian insentif.
"Guru honorer Cianjur hanya berpenghasilan Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan, jauh dari kata layak dan cukup. Insentif yang akan diberikan setidaknya akan mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan," katanya.
Sementara anggota DPRD Cianjur dari Fraksi partai Golkar, Sapturo, mengatakan pihaknya sudah mendesak pemkab agar segera merealisasikan pemberian insentif untuk guru honorer.
Salah satunya dengan mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk RTRW ke dana insentif guru honorer karena untuk RTRW tidak lagi berupa anggaran program melainkan langsung pemberian insentif dengan nilai sekitar Rp 4 juta.
"Seharusnya di perubahan anggaran sudah mulai berjalan, tapi kemungkinan baru dipastikan terealisasi di 2020. Pemberian insentif tersebut bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari guru yang sudah masuk kategori 2," katanya.
Selanjutnya tambah dia, pemberian insentif bagi honorer di luar kategori 2 karena pemberian insentif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. "IPM Cianjur jelek, salah satunya karena kurang inovatifnya tenaga pengajar," katanya.
Ia menjelaskan kurangnya inovatifnya guru karena belum sejahtera, sehingga ke depannya guru harus inovatif dan pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraannya terutama guru honorer.
Baca juga: Dishub Cianjur cek kendaraan umum laik jalan
Baca juga: Cianjur buka peluang investasi seluas-luasnya
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019