Pemerintah Kabupaten Garut bersama jajaran aparat penegak hukum kembali melakukan patroli dan menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah meningkatnya kasus penyebaran wabah COVID-19 di Garut.
"Kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum melalui operasi yustisi yang diikuti dengan denda," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan upaya penegakan hukum dan disiplin prokes itu merupakan tindak lanjut setelah adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Garut.
Baca juga: Kasus COVID-19 naik, Pemkab Garut hentikan PTM di sekolah
Ia berharap patroli dan penindakan tegas terhadap pelanggar prokes itu sebagai efek jera agar semua pihak bersama-sama menerapkan aturan untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19.
"Supaya ada efek jera bagi mereka yang melanggar prokes," kata Rudy.
Baca juga: Tiga desa di Garut masuk zona merah penyebaran COVID-19
Ia berharap seluruh pihak terutama aparat penegak hukum untuk melakukan langkah konkret dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menerapkan prokes di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain penindakan tegas, kata dia, pemerintah daerah juga melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi setiap orang yang terpapar COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan medis secara optimal.
Baca juga: Rumah susun di Garut disiapkan untuk isolasi pasien COVID-19
Bahkan, lanjut dia, pemerintah daerah menyiapkan vaksin COVID-19 untuk menggenjot terus vaksinasi dosis satu, dua maupun dosis tiga ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai lansia.
"Kalau kekurangan bisa menggunakan jalur vaksin presisi, bisa dari vaksin serbuan, dari TNI dan Polri kita gunakan saja," katanya.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Garut terus bertambah jadi 279 orang
Baca juga: Alun-alun Garut ditutup cegah penyebaran wabah COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum melalui operasi yustisi yang diikuti dengan denda," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan upaya penegakan hukum dan disiplin prokes itu merupakan tindak lanjut setelah adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Garut.
Baca juga: Kasus COVID-19 naik, Pemkab Garut hentikan PTM di sekolah
Ia berharap patroli dan penindakan tegas terhadap pelanggar prokes itu sebagai efek jera agar semua pihak bersama-sama menerapkan aturan untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19.
"Supaya ada efek jera bagi mereka yang melanggar prokes," kata Rudy.
Baca juga: Tiga desa di Garut masuk zona merah penyebaran COVID-19
Ia berharap seluruh pihak terutama aparat penegak hukum untuk melakukan langkah konkret dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menerapkan prokes di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain penindakan tegas, kata dia, pemerintah daerah juga melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi setiap orang yang terpapar COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan medis secara optimal.
Baca juga: Rumah susun di Garut disiapkan untuk isolasi pasien COVID-19
Bahkan, lanjut dia, pemerintah daerah menyiapkan vaksin COVID-19 untuk menggenjot terus vaksinasi dosis satu, dua maupun dosis tiga ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai lansia.
"Kalau kekurangan bisa menggunakan jalur vaksin presisi, bisa dari vaksin serbuan, dari TNI dan Polri kita gunakan saja," katanya.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Garut terus bertambah jadi 279 orang
Baca juga: Alun-alun Garut ditutup cegah penyebaran wabah COVID-19
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022