Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur mendorong pemerintah kabupaten setempat segera mengeluarkan kebijakan dan rekomendasi bagi puluhan ribu buruh di wilayah tersebut yang masih tetap bekerja di tengah merebaknya COVID-19.
"Mereka berisiko tinggi terjangkit virus berbahaya karena lingkungan pabrik yang belum mendapatkan pembatasan jam kerja. Mereka masih bekerja dengan jarak yang berdekatan satu sama lain," kata Wakil Ketua DPRD Cianjur, Deden Nasihin pada wartawan, Kamis.
Ia menjelaskan, banyak pabrik berskala besar dengan jumlah buruh mencapai ribuan orang, setiap harinya berdesak-desakan ketika jam masuk dan pulang serta saat melakukan aktifitas di dalam pabrik yang rentan terpapar dan menularkan virus.
Sehingga perlu diambil langkah kebijakan dari pemerintah daerah karena pihak manajemen belum mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara aktivitas produksi, meskipun mereka tahu risiko yang akan ditanggung.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah meliburkan sebagian buruh
"Pemkab harus segera mengeluarkan kebijakan tegas dalam melindungi buruh dari penyebaran Virus Corona. Apakah pemberhentian aktivitas atau menjalankan SOP agar meminimalisir penyebaran COVID-19," katanya.
Pihaknya juga meminta secara tegas, agar pemkab mengambil langkah pembatasan akses masuk dari luar kota menuju Cianjur karena hingga saat ini, masih banyak buruh asal Cianjur bebas keluar masuk menuju Sukabumi atau sebaliknya.
Pasalnya sejak diberlakukannya pembatasan masuk dan keluar Cianjur, banyak warga yang sudah didata dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena datang dari wilayah zona merah.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Sukabumi buat kebijakan untuk pabrik terkait COVID-19
"Termasuk jaminan ketika mereka melakukan isolasi khususnya buruh asal Cianjur yang pulang pergi bekerja di Sukabumi, harus mendapat jaminan tidak dipecat dan mendapat bantuan dari pemda," katanya.
Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur, untuk mencari solusi dalam melindungi puluhan ribu buruh yang tetap bekerja meskipun mereka rentan tertular Virus Corona.
Sementara sebagian besar buruh pabrik yang ditemui Antara, mengatakan sangat was-was dengan merebaknya penularan Virus Corona jenis baru sejak beberapa waktu lalu, namun mereka tetap harus bekerja karena belum ada kebijakan dari perusahaan.
"Kami hanya bisa berserah diri pada sang pencipta dan membekali diri dengan alat pelindung seadanya seperti masker, cairan pembersih tangan dan rajin mencuci tangan selama bekerja sampai pulang," kata Astri Jayanti bagian admin di salah satu pabrik di Cianjur.
Ia menambahkan, pihaknya berharap ada kebijakan yang diberikan pemerintah layaknya pekerja lain yang menjalani work from home, namun kebijakan perusahaan masih mengharuskan mereka masuk kerja dengan risiko yang cukup besar terpapar.
Baca juga: Presiden KSPI minta ini, jika buruh diliburkan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Mereka berisiko tinggi terjangkit virus berbahaya karena lingkungan pabrik yang belum mendapatkan pembatasan jam kerja. Mereka masih bekerja dengan jarak yang berdekatan satu sama lain," kata Wakil Ketua DPRD Cianjur, Deden Nasihin pada wartawan, Kamis.
Ia menjelaskan, banyak pabrik berskala besar dengan jumlah buruh mencapai ribuan orang, setiap harinya berdesak-desakan ketika jam masuk dan pulang serta saat melakukan aktifitas di dalam pabrik yang rentan terpapar dan menularkan virus.
Sehingga perlu diambil langkah kebijakan dari pemerintah daerah karena pihak manajemen belum mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara aktivitas produksi, meskipun mereka tahu risiko yang akan ditanggung.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah meliburkan sebagian buruh
"Pemkab harus segera mengeluarkan kebijakan tegas dalam melindungi buruh dari penyebaran Virus Corona. Apakah pemberhentian aktivitas atau menjalankan SOP agar meminimalisir penyebaran COVID-19," katanya.
Pihaknya juga meminta secara tegas, agar pemkab mengambil langkah pembatasan akses masuk dari luar kota menuju Cianjur karena hingga saat ini, masih banyak buruh asal Cianjur bebas keluar masuk menuju Sukabumi atau sebaliknya.
Pasalnya sejak diberlakukannya pembatasan masuk dan keluar Cianjur, banyak warga yang sudah didata dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena datang dari wilayah zona merah.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Sukabumi buat kebijakan untuk pabrik terkait COVID-19
"Termasuk jaminan ketika mereka melakukan isolasi khususnya buruh asal Cianjur yang pulang pergi bekerja di Sukabumi, harus mendapat jaminan tidak dipecat dan mendapat bantuan dari pemda," katanya.
Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur, untuk mencari solusi dalam melindungi puluhan ribu buruh yang tetap bekerja meskipun mereka rentan tertular Virus Corona.
Sementara sebagian besar buruh pabrik yang ditemui Antara, mengatakan sangat was-was dengan merebaknya penularan Virus Corona jenis baru sejak beberapa waktu lalu, namun mereka tetap harus bekerja karena belum ada kebijakan dari perusahaan.
"Kami hanya bisa berserah diri pada sang pencipta dan membekali diri dengan alat pelindung seadanya seperti masker, cairan pembersih tangan dan rajin mencuci tangan selama bekerja sampai pulang," kata Astri Jayanti bagian admin di salah satu pabrik di Cianjur.
Ia menambahkan, pihaknya berharap ada kebijakan yang diberikan pemerintah layaknya pekerja lain yang menjalani work from home, namun kebijakan perusahaan masih mengharuskan mereka masuk kerja dengan risiko yang cukup besar terpapar.
Baca juga: Presiden KSPI minta ini, jika buruh diliburkan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020