Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengharapkan tidak akan ada pemotongan upah jika memang para pekerja harus bekerja di rumah akibat COVID-19.
"KSPI meminta Presiden dan jajaran pemerintah mengikuti SOP WHO tentang pencegahan dan tindakan menghadapi virus corona. WHO juga sudah minta kan kepada Presiden untuk menetapkan sebagai darurat nasional. Karena buruh sampai hari ini masih belum ada imbauan untuk diliburkan," kata Said ketika dihubungi di Jakarta pada Senin.
Menurut dia, buruh merupakan salah satu yang paling rentan terpapar dengan COVID-19 karena jumlah mereka yang ribuan dan berkumpul di satu tempat di saat bersamaan.
Buruh yang berada di kawasan industri seperti Bekasi, Cikarang dan Purwakarta, dapat dengan mudah terpapar virus karena mereka datang, bekerja, dan pulang di saat bersamaan dalam jumlah yang banyak.
Baca juga: Ini yang diminta legislator terkait COVID-19
"Tidak ada perlindungan apapun, karena itu kita minta pemerintah untuk menggratiskan masker dan hand sanitizer untuk melindungi mereka," kata dia.
Dia juga meminta agar industri menerapkan sistem shift atau giliran kerja untuk mengurangi risiko paparan dan memastikan produksi tetap berjalan.
Baca juga: Kominfo catat ada 232 hoaks virus corona
Yang penting, kata Said, jika sudah terkonfirmasi ada salah satu pekerja yang positif COVID-19 maka kegiatan pabrik harus dihentikan untuk memastikan tidak ada penularan ke orang lain.
"Jika di suatu daerah terjadi pandemi maka harus dikeluarkan KLB (kejadian luar biasa) dan pekerja diliburkan dua pekan dengan gaji serta tunjangan yang tidak dipotong serta kesejahteraan tidak dikurangi," kata dia.
Baca juga: Polres Cianjur bersama tim kesehatan dirikan posko siaga COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah karena masifnya penyebaran COVID-19.
Pemerintah, termasuk DKI Jakarta, memberlakukan berbagai langkah darurat untuk menekan penyebaran penyakit yang menyerang pernapasan tersebut termasuk salah satunya mengurangi operasi Transjakarta, MRT dan LRT untuk mendorong masyarakat berdiam di rumah.
Isolasi mandiri juga didorong untuk dilakukan warga dengan mengurangi kegiatan di luar rumah dan mendampingi anak-anak yang diliburkan dari sekolah akibat virus tersebut.
Baca juga: Jabar Command Center jadi "markas" Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"KSPI meminta Presiden dan jajaran pemerintah mengikuti SOP WHO tentang pencegahan dan tindakan menghadapi virus corona. WHO juga sudah minta kan kepada Presiden untuk menetapkan sebagai darurat nasional. Karena buruh sampai hari ini masih belum ada imbauan untuk diliburkan," kata Said ketika dihubungi di Jakarta pada Senin.
Menurut dia, buruh merupakan salah satu yang paling rentan terpapar dengan COVID-19 karena jumlah mereka yang ribuan dan berkumpul di satu tempat di saat bersamaan.
Buruh yang berada di kawasan industri seperti Bekasi, Cikarang dan Purwakarta, dapat dengan mudah terpapar virus karena mereka datang, bekerja, dan pulang di saat bersamaan dalam jumlah yang banyak.
Baca juga: Ini yang diminta legislator terkait COVID-19
"Tidak ada perlindungan apapun, karena itu kita minta pemerintah untuk menggratiskan masker dan hand sanitizer untuk melindungi mereka," kata dia.
Dia juga meminta agar industri menerapkan sistem shift atau giliran kerja untuk mengurangi risiko paparan dan memastikan produksi tetap berjalan.
Baca juga: Kominfo catat ada 232 hoaks virus corona
Yang penting, kata Said, jika sudah terkonfirmasi ada salah satu pekerja yang positif COVID-19 maka kegiatan pabrik harus dihentikan untuk memastikan tidak ada penularan ke orang lain.
"Jika di suatu daerah terjadi pandemi maka harus dikeluarkan KLB (kejadian luar biasa) dan pekerja diliburkan dua pekan dengan gaji serta tunjangan yang tidak dipotong serta kesejahteraan tidak dikurangi," kata dia.
Baca juga: Polres Cianjur bersama tim kesehatan dirikan posko siaga COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah karena masifnya penyebaran COVID-19.
Pemerintah, termasuk DKI Jakarta, memberlakukan berbagai langkah darurat untuk menekan penyebaran penyakit yang menyerang pernapasan tersebut termasuk salah satunya mengurangi operasi Transjakarta, MRT dan LRT untuk mendorong masyarakat berdiam di rumah.
Isolasi mandiri juga didorong untuk dilakukan warga dengan mengurangi kegiatan di luar rumah dan mendampingi anak-anak yang diliburkan dari sekolah akibat virus tersebut.
Baca juga: Jabar Command Center jadi "markas" Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020