Desa Xiaogang di Chuzhou dianggap sebagai tempat asal reformasi pedesaan di Tiongkok, sebab beberapa warga desa ini menggagas sistem kontrak lahan kolektif untuk masing-masing keluarga.
Ketika mengunjungi Chuzhou, Xi menulis catatan tentang pengalamannya. "Saya masih menyimpan catatan tersebut. Saya memperoleh pengalaman mengesankan, karena untuk pertama kalinya, saya belajar tentang reformasi pedesaan sejak reformasi dan kebijakan pintu terbuka diberlakukan," ujar Xi.
Sejak itu pula, Xi Jinping berkomitmen menjalankan reformasi, kapan pun dan di mana pun dia bekerja. Pada 1991, Xi, saat itu menjabat Ketua Partai di Kota Fuzhou, Tiongkok Tenggara, mengemukakan semangat "berhenti menunda pekerjaan" dengan mengutamakan efisiensi dan hasil praktis.
Pada 2003, Xi, ketika menjabat Ketua Partai Provinsi Zhejiang, mendorong provinsi di Tiongkok Timur ini agar memanfaatkan daya saingnya dalam delapan aspek, termasuk wilayah, ekonomi pasar, dan ekologi demi mencapai pembangunan yang optimal, berimbang, serta berkelanjutan.
"Jalur yang Tepat"
Dalam kunjungan kerja pertamanya di luar Beijing setelah menjabat Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) pada Desember 2012, Xi Jinping meninjau Provinsi Guangdong, Tiongkok. Saat berkunjung, dia berkata, "Reformasi dan kebijakan pintu terbuka merupakan keputusan tepat. Kita harus tetap berada di jalur yang tepat ini."
Pada November 2013, sidang pleno ketiga Komite Sentral CPC Ke-18 resmi mengeluarkan keputusan untuk menggencarkan reformasi. Targetnya, meningkatkan dan mengembangkan sistem sosialis yang memiliki karakteristik Tiongkok sekaligus memodernisasikan sistem tata kelola dan kapasitas pemerintah Tiongkok.
Satu bulan setelahnya, Tiongkok pun membentuk Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reform yang dipimpin Xi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah CPC, badan khusus yang menangani reformasi terbentuk pada level pusat. Selanjutnya, badan khusus ini menjadi Central Commission for Comprehensively Deepening Reform, dan Xi menjabat direktur.
Sejak itu, jajaran pemimpin Tiongkok telah bertemu setidaknya 70 kali, serta merumuskan arah utama, rencana, langkah dan tugas penting untuk menggencarkan reformasi. Sepanjang dekade lalu, lebih dari 2.000 kebijakan reformasi juga telah digulirkan. Dengan kebijakan tersebut, Tiongkok berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan pembangunan wilayah perkotaan-pedesaan secara terpadu, memberantas korupsi, membantu pelaku usaha, mendorong inovasi, serta menggagas "revolusi hijau".
Pada Februari 2021, Tiongkok mengumumkan keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem, dan hampir 100 juta jiwa warga pedesaan di 832 kota-kota tertinggal telah keluar dari garis kemiskinan sejak 2013.
Di sisi lain, ekonomi Tiongkok tak hanya mencapai pertumbuhan berkesinambungan, namun juga mencatat kenaikan lebih dari dua kali lipat sejak 2012. Dengan demikian, status Tiongkok semakin kuat sebagai kontributor pertumbuhan dunia.
Memajukan modernisasi Tiongkok
Demi memajukan modernisasi Tiongkok, reformasi harus berjalan kian intens. "Reformasi berperan sebagai motor penggerak pembangunan," kata Xi dalam sebuah simposium yang dihadiri para pakar dan pebisnis pada Mei lalu. Xi juga mengimbau agar reformasi semakin menyeluruh dengan memajukan modernisasi Tiongkok.
Menurut Xi di simposium ini, dia telah mempertimbangkan reformasi yang kian menyeluruh setelah Kongres Nasional CPC Ke-20. Dengan mencatat bahwa ketiga sidang pleno Komite Sentral CPC berfokus pada reformasi sejak reformasi dan kebijakan pintu terbuka berlaku, babak reformasi ini akan sejalan dengan upaya memajukan modernisasi Tiongkok.
Pada 15-18 Juli, perumus kebijakan Tiongkok berkumpul di Beijing dalam sidang pleno ketiga Komite Sentral CPC Ke-20. Perumus kebijakan tersebut akan membahas dokumen kebijakan penting tentang reformasi menyeluruh dan memajukan modernisasi Tiongkok.
Dividen kebijakan dari sidang pleno ini akan membantu Tiongkok menghadapi kondisi dunia yang semakin kompleks, meningkatkan transformasi dan pertumbuhan ekonomi bermutu tinggi, serta meningkatkan partisipasi rakyat.
