Pengusaha angkutan abaikan keselamatan di Garut diancam pidana

Garut (Antaranews Jabar) - Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Jawa Barat menyatakan pengusaha angkutan umum yang mengabaikan keselamatan penumpang diancam hukuman pidana.

Pengusaha yang mengoperasikan kendaraan tidak layak jalan akan diancam hukuman pidana sesuai peraturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut Suherman, di Garut, Rabu.

"Membiarkan kendaraan tidak layak jalan dan membahayakan penumpang, maka pemiliknya akan dikenakan sanksi berat yaitu penjara sampai dua tahun," katanya lagi.

Ia menuturkan, regulasi angkutan umum saat ini sudah jelas untuk memprioritaskan keselamatan penumpang dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Jika pengusaha angkutan umum tidak memperhatikan kondisi kelayakan kendaraannya sehingga membahayakan penumpang, kata Suherman lagi, maka pihak perusahaan harus bertanggung jawab dengan sanksi berat yakni hukuman penjara.

"Jadi harus melakukan langkah-langkah proaktif memperbaiki dan tidak membiarkan kendaraan tidak layak jalan beroperasi," katanya pula.

Ia mengungkapkan, Dishub Garut mencatat ada 1.005 unit kendaraan angkutan umum jenis bus dan elf, serta 11.490 unit angkutan kota (angkot).

Hasil pendataan, kata dia lagi, sekitar 20 persen angkutan umum dinyatakan tidak layak beroperasi karena kondisinya tidak sesuai dengan ketentuan kelayakan kendaraan, seperti kondisi ban yang buruk, wiper termasuk lampu tidak berfungsi.

"Dari beberapa indikator ada 20 persenan angkutan umum di Garut tidak layak," katanya lagi.

Suherman menyampaikan, upaya penanganan pengujian kelayakan kendaraan itu dilakukan oleh seluruh jajaran petugas Dishub khusus di terminal.

"Kami telah instruksikan kepada petugas di lapangan untuk memantau kelayakan kendaraan setiap hari," katanya pula.

Baca juga: Rambu lalu lintas jalur wisata Garut akan ditambah

Baca juga: Dishub Garut larang angkutan umum pasang stiker kampanye