DPRD pertanyakan pemangkasan DAK Pendidikan Cianjur

Cianjur (Antaranews Jabar) - DPRD Cianjur, Jawa Barat, mempertanyakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2019 untuk Cianjur sebesar 50 persen oleh pusat. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Sapturo pada wartawan Rabu, mengatakan pemangkasan tersebut diketahui setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Tercatat dari rencana alokasi Rp48 miliar, Cianjur hanya mendapatkan DAK pendidikan sebesar Rp20 miliar, diduga hal tersebut berkaitan dengan adanya kasus OTT pemangkasan DAK pendidikan SMP dan faktor lainnya.

"Informasi adanya pemangkasan tersebut didapat sepekan lalu, saat kunjungan dan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Pihaknya sudah menyampaikan agar tidak ada pemangkasan anggaran karena akan berdampak atas keberlangsungan program pendidikan di wilayanh tersebut.

Terlebih, tambah dia, Cianjur tengah menggenjot sektor pendidikan untuk meningkatkan indeks pendidikan manusia (IPM) dan sangat membutuhkan dukungan dana dari pusat.

"Kami menduga faktor lain yang memberatkan karena adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terkait laporan dana BOS sebesar Rp20 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya. 

Pihaknya berharap peran aktif pemerintah daerah ke pusat untuk menjemput bola tambahan anggaran untuk Cianjur di luar DAK yang sudah ditetapkan karena pemkab bisa mendapatkan alokasi anggaran, namun secara manual diajukan melalui proposal.

"Batas waktunya sampai Maret, semoga pemkab segera ke pusat untuk mencari sumber dana yang bisa menutupi kekurangan DAK yang dipangkas agar program tetap bisa berjalan optimal," katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Asep Saepurrohman, mengatakan belum mendapatkan informasi terkait DAK pedidikan  tahun ini yang dipangkas. 

"Kami belum dapat informasi resmi kalau ajuan DAK Cianjur dipangkas. Kami akan secepatnya mencari informasi," katanya.

Sedangkan terkait laporan dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bantuan tersebut langsung ke sekolah dan pelaporan dilakukan secara online.

Pihaknya menduga ada permasalah pada jaringan dan teknis lainnya sehingga pelaporan tidak optimal. "Kami akan mengkaji dan mencari informasi pastinya, kalau benar ada pemangkasan," katanya.