Cegah korupsi, perizinan di Jabar akan serba daring

Bandung (Antaranews Jabar) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, seluruh sistem perizinan di Jawa Barat harus online (daring) pada era digital saat ini untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Untuk mencegah korupsi, perizinan di Jabar bakal serba online," kata Gubernur Emil seusai membuka?Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat Dalam Rangka Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Jawa Barat di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa.

Menurutnya, pada masa kepemimpinan dirinya bersama Uu Ruzhanul Ulum, sistem perizinan secara online akan menstandarisasi kualitas pelayanan pada masyarakat. Sistem ini akan diterapkan di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Semua harus satu pintu, tidak boleh banyak pintu lagi.

"Saya kasih waktu bagi yang belum satu pintu selama enam bulan untuk mensinkronisasi standar ini," kata Emil.

Emil menuturkan akan dibuat ranking bagi daerah mana yang kualitas pelayanannya sudah baik atau masih harus diperbaiki. "Ranking ini akan dipublikasikan. Jika masih belum berubah lebih baik maka akan diberi sanksi, sehingga suatu hari, semua orang tidak perlu datang secara fisik, apapun urusannya harus digital," katanya.

Menurutnya, semangat provinsi digital, artinya semua pelayanan di provinsi ini harusnya tidak bertemu lagi antara pemohon dengan pejabat.

Selain itu Emil juga memberikan gagasan, setelah berkunjung ke beberapa tempat perizinan di luar negeri, perizinan ini bisa disetujui dalam hitungan menit.

Setelah pengajuannya diproses dengan klausul, dalam waktu tertentu tidak memenuhi persyaratan ada sanksi hukum atas kebohongan publiknya.

"Itu mungkin bisa membantu, sehingga pergerakan bisa lebih cepat," katanya.

Ketua Satgas Wilayah IV Korsupgah KPK RI, Wuryono Prakosa mengatakan rapat ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK beberapa tahun terakhir. Salah satu temanya yaitu perizinan.

Wuryono mengatakan, rakor ini diusung karena munculnya program Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah program pemerintah mengenai inovasi perijinan dengan sistem digital.

Namun dengan berjalannya waktu, setelah keliling monev di Jawa Barat ternyata masih ditemui banyak kendala dalam implementasi pelaksanaan satu pintu dalam menggunakan OSS.

"Diharapkan hasil rakor ini bisa disinkronisasi dan koordinasi di level pusat dalam waktu dekat sehingga awal tahun mudah-mudahan implementasi dari OSS sudah tidak ada kendala," ujarnya.