DPRD Kota Cirebon akan bantu pemenuhan fasilitas untuk damkar

Cirebon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, berkomitmen membantu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk mendukung peningkatan layanan kebencanaan serta penyelamatan kepada masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno di Cirebon, Selasa, mengatakan komitmen tersebut muncul setelah pihaknya meninjau langsung kondisi fasilitas dan peralatan yang dimiliki DPKP.

Menurut dia, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar kebutuhan prioritas DPKP dapat diakomodasi dalam pembahasan anggaran.

Ia menilai peran DPKP saat ini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan dan pelayanan kemanusiaan yang membutuhkan dukungan sarana memadai.

“Karena cakupan tugasnya semakin luas, kebutuhan fasilitas penunjang harus menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” katanya.

Agung mengatakan sejumlah kebutuhan yang disampaikan DPKP meliputi alat pelindung diri (APD), kendaraan penyelamatan, armada pemadam kebakaran, hingga pembangunan pos pemadam baru di wilayah utara Kota Cirebon.

Menurut dia, kendaraan penyelamatan menjadi salah satu kebutuhan penting karena dapat digunakan untuk menangani berbagai operasi nonkebakaran yang membutuhkan mobilitas cepat.

“Kendaraan rescue diperlukan agar petugas lebih mudah menjangkau lokasi kejadian, terutama untuk penanganan yang tidak memerlukan armada pemadam berukuran besar,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya ketersediaan hidran yang berfungsi optimal guna mendukung kebutuhan pasokan air saat terjadi kebakaran.

Agung menilai keberadaan hidran yang memadai, dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus meningkatkan efektivitas kerja petugas di lapangan.

Ia menambahkan berbagai kebutuhan tersebut akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan anggaran, agar pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan, Kepala DPKP Kota Cirebon Andi Riskiyanto menyebut kebutuhan sarana dan prasarana instansinya mencapai sekitar Rp12 miliar.

Menurut dia, sebagian perlengkapan keselamatan dan armada operasional yang tersedia saat ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga memerlukan penggantian maupun penambahan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Dari 10 kendaraan operasional yang dimiliki, hanya enam unit yang masih dapat digunakan,” katanya.