Garut turunkan tim reaksi cepat untuk pelayanan kedaruratan kependudukan

Garut (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Jawa Barat menurunkan Tim Reaksi Cepat Kedaruratan Adminduk (T-Rekk) untuk mengoptimalkan layanan kependudukan bersifat darurat, seperti warga terkendala administrasi kependudukan untuk pelayanan medis di rumah sakit.

"Ada tim reaksi cepat kedaruratan untuk melayani masyarakat di tempat kesehatan seperti yang melahirkan dan gawat darurat lainnya yang tidak punya KTP (kartu tanda penduduk) atau KK (kartu keluarga)," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut Rena Sudrajat di Garut, Jumat.

Ia menuturkan, tim tersebut saat ini sudah berjalan untuk bergerak cepat apabila ada laporan atau permintaan masyarakat di rumah sakit terkait masalah administrasi kependudukan.

Disdukcapil Garut, kata dia, menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi kependudukan seperti tidak memiliki KTP, dan KK yang menjadi bagian penting sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kita kerja sama dengan rumah sakit terkait pelayanan administrasi kependudukan ini, mereka akan langsung kita buatkan akta kependudukan," katanya.

Ia menyampaikan, personel yang terlibat dalam program T-Rekk itu berjumlah tiga orang yang membawa perlengkapan khusus untuk pembuatan akta kependudukan.

Administrasi kependudukan seperti KK dan KTP itu, kata dia, biasanya akan dimanfaatkan oleh pasien di rumah sakit untuk fasilitas layanan BPJS Kesehatan, maupun klaim asuransi dari Jasaraharja.

"Karena kan dokumen itu akan menjadi syarat untuk BPJS, maupun klaim asuransi dari Jasaraharja, dan kami melakukannya dengan jemput bola sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, Disdukcapil Garut selama ini memberikan pelayanan kependudukan di kantor Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, dan juga melayani di setiap kantor kecamatan.

Selain pelayanan di kantor, kata dia, juga membuka pelayanan yang turun langsung ke lapangan sesuai dengan permintaan masyarakat maupun pengajuan dari pemerintah desa.

"Pelayanan di sini (kantor Disdukcapil) tetap berjalan, tapi kita juga ada tim khusus yang siap didorong ke lapangan sesuai jadwal," katanya.