Pemkab Majalengka mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat

Majalengka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan memastikan kesiapan lahan dan akses pembangunan fasilitas di daerah tersebut.

Bupati Majalengka Eman Suherman di Majalengka, Kamis, mengatakan percepatan dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional dapat segera direalisasikan.

“Peninjauan ini untuk memastikan seluruh persiapan, baik lahan maupun aksesibilitas, sudah siap sebelum masuk tahap konstruksi fisik,” katanya.

Ia menyebutkan pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare di Majalengka, yang telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Sekolah tersebut, kata dia, diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 100 siswa dan direncanakan memasuki tahap peletakan batu pertama pada Februari 2026.

Menurut Eman, pembangunan Sekolah Rakyat di Majalengka diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp6,5 miliar yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Pemerintah daerah mengapresiasi perhatian khusus Bapak Presiden terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Majalengka,” ujarnya.

Ia mengatakan salah satu fokus utama dalam persiapan pembangunan, yakni pengaturan akses kendaraan berat selama proses konstruksi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Pihaknya pun memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter, untuk meminimalkan dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan.

“Kami akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan alternatif,” katanya.

Pembiayaan penyediaan jalur logistik tersebut, lanjut Eman, akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah mendukung program strategis nasional.

Ia menyampaikan selain Sekolah Rakyat, Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.

“Program lanjutan tersebut membutuhkan lahan sekitar 30 hektare dan sangat bergantung pada tingkat kesiapan daerah, dalam memenuhi persyaratan teknis dan administrasi,” ucap dia.