Pemkab Bandung menyiapkan 4.328 titik peternakan ayam petelur mendukung MBG

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan sebanyak 4.328 titik peternakan ayam petelur dalam jangka panjang guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya di Bandung, Rabu, mengatakan langkah tersebut juga bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kabupaten Bandung.

“Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kabupaten Bandung yang mencapai sekitar 1.000 ton per bulan atau setara 16 juta butir telur,” ujar Dadang saat audiensi bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu sebagaimana keterangan diterima di Kabupaten Bandung, Rabu.

Dadang menjelaskan bahwa program ketahanan pangan tersebut direncanakan mulai berjalan pada Januari 2026 dengan target pengembangan minimal satu titik peternakan ayam petelur di setiap desa.

Program ini ditargetkan mampu menghadirkan hingga 4.328 titik peternakan, baik berupa kandang individu maupun kandang per rukun warga (RW), dalam jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Dadang juga menyampaikan bahwa peluang pengembangan program ini sangat besar seiring pelaksanaan Program MBG yang diperkirakan memiliki perputaran ekonomi di Kabupaten Bandung mencapai Rp5,4 triliun.

“Kami melihat peluang ini sebagai momentum untuk mendorong kemandirian pangan agar tidak lagi bergantung pada pasokan luar daerah, sekaligus memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna,” katanya.

Secara teknis, pelaksanaan program ini akan melibatkan Bank BJB, Karang Taruna, serta Kementerian Koperasi sebagai offtaker, dengan mengadopsi model keberhasilan sentra peternakan ayam petelur di Kabupaten Blora.

Dadang menegaskan, Kabupaten Bandung telah siap dari sisi ketersediaan lahan dan sumber daya manusia yang tersebar di 280 desa dan kelurahan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan Kementerian Koperasi dapat memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.