Cianjur (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggencarkan sosialisasi program parkir berlangganan sebagai upaya meringankan beban masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelayanan parkir resmi di 19 titik di Cianjur.
Kepala Dishub Cianjur Aris Haryanto di Cianjur Rabu, mengatakan parkir berlangganan menjadi solusi agar masyarakat tidak harus mengeluarkan uang setiap kali parkir di sejumlah titik terutama di wilayah perkotaan.
"Nilai biaya parkir berlangganan sangat terjangkau Rp100 ribu per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp50 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua berlaku di 19 titik lokasi parkir resmi di Kabupaten Cianjur," katanya.
Aris mengatakan, parkir berlangganan terus dioptimalkan, karena menjadi salah satu upaya untuk meringankan kesulitan ekonomi masyarakat saat ini, sehingga masyarakat butuh sistem parkir yang lebih efektif dan ringan dan tidak memberatkan dibandingkan membayar langsung.
Ia menyebut pihaknya juga bertujuan mengurangi penarikan tunai untuk menekan potensi kebocoran, karena target pencapaian dari retribusi parkir berlangganan terus meningkat agar dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar, yang akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan.
"Peningkatan parkir berlangganan sudah mulai terlihat sepanjang tahun 2025 dari kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga perlu digencarkan sosialisasi termasuk di kegiatan Car Free Day agar masyarakat dapat mengetahui manfaatnya," kata dia.
Bahkan tambah dia, pihaknya akan memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program parkir berlangganan tanpa harus mengeluarkan uang setiap kali memarkir kendaraan.
Pihaknya mencatat realisasi pajak dari sektor retribusi parkir hingga November 2025 mencapai sekitar 86 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp3,6 miliar, sehingga PAD dari sektor pajak retribusi parkir pinggir jalan sudah mencapai Rp2 miliar lebih.
"Berbagai upaya untuk mengejar target PAD, kami mengerahkan seluruh staf untuk melakukan sosialisasi luas ke berbagai lingkungan mulai dari sekolah, kantor instansi pemerintah, OPD, kecamatan, hingga kelurahan dan desa," katanya.
