Cianjur (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Cianjur, Jawa Barat, mencatat pembuatan kode batang atau barcode untuk pembelian bahan bakar bersubsidi bagi nelayan, petani, dan perkebunan dilayani dinas terkait di kota/kabupaten termasuk di Cianjur.
Ketua Hiswana Migas Kabupaten Cianjur Hedi Permadi Boy di Cianjur Kamis, mengatakan keputusan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kebijakan baru pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan pertalite.
"Berlaku mulai bulan September 2025 pembuatan barcode untuk nelayan, petani, dan pelaku perkebunan tidak lagi dilakukan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melainkan oleh dinas terkait di Pemkab Cianjur," katanya.
Kebijakan tersebut akan membagi kewenangan sesuai bidangnya, dimana barcode akan dibuat Dinas Perikanan dan Kelautan, sementara untuk petani oleh Dinas Pertanian, sehingga masyarakat dapat langsung mengurus ke dinas terkait guna memudahkan mendapatkan BBM bersubsidi.
Peraturan baru yang diterapkan bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran karena selama ini penyaluran BBM bersubsidi kerap disalahgunakan oknum sehingga tidak sesuai peruntukan serta rawan terjadi penimbunan.
“Selama ini banyak BBM bersubsidi yang disalah gunakan oknum, dengan aturan baru yang diterapkan diharapkan dapat tepat sasaran karena data penerima tercantum di masing-masing dinas terkait," katanya.
Bahkan untuk mensosialisasikan hal tersebut, pihaknya bersama Pertamina melakukan pertemuan dengan pemkab Cianjur yang dihadiri Wakil Bupati Cianjur dan pejabat terkait beberapa waktu lalu dan menggelar rapat lanjutan pada bulan September.
Pada pertemuan tersebut, pihaknya bersama Pertamina memberikan pemaparan pada wakil bupati dan pejabat dinas terkait mekanisme baru yang akan diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi untuk petani, nelayan, dan pelaku perkebunan dimana barcode dibuatkan dinas.
“Sebelum penerapan aturan baru tersebut, kami bersama Pertamina akan membahas secara detail pelaksanaannya bersama bupati dan pihak terkait lainnya,” kata dia.
