Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal tunggakan utang dan kewajiban yang harus dipenuhi Pemprov Jabar terkait serapan APBD Jabar 2025 yang saat ini turun ke posisi tiga secara nasional di bawah Provinsi DIY dan NTB.
Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi, akrab disapa KDM, dalam video sapaan pagi yang diunggah ke media sosialnya dan dipantau di Bandung pada Kamis.
Dalam video itu, Dedi mengungkapkan soal kondisi APBD Jabar 2025 yang disebutnya dapat dikelola Rp31 triliun, dari Rp37 triliun yang ditetapkan.
Sementara anggaran sebesar Rp6 triliun lainnya harus dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kemudian, anggaran Rp31 triliun tidak bisa seluruhnya digunakan untuk belanja program.
"Anggaran Provinsi Jabar tahun 2024 itu Rp37 triliun. Dan tahun 2025 yang saya kerjakan itu Rp31 triliun karena Rp6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan," jelasnya.
"Dari Rp31 triliun ini, untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak Rp31 triliun karena kami harus bayar utang," kata Dedi.
Utang atau kewajiban yang harus dibayar Pemprov Jawa Barat, jelas Dedi, di antaranya utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Rp600 miliar, tunggakan iuran BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, dan operasional Masjid Al-Jabbar sekitar Rp40 miliar.
Selain itu, tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
"Total hampir Rp 600 miliar sudah kita gunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah siswa. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada generasi muda yang sempat tertahan haknya," ujar Dedi.
Dengan beban keuangan tersebut, Dedi menyatakan pemerintah provinsi menerapkan efisiensi ketat tanpa mengurangi komitmen untuk melayani masyarakat.
"Kita tetap ingin jalan-jalan di Jawa Barat bagus, penanganan bencana tepat sasaran, ada normalisasi sungai, reboisasi gunung, pendidikan anak-anak terus berjalan, termasuk beasiswa untuk para santri, dan stimulus bagi pelayan keagamaan," ujarnya.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal meski dalam keterbatasan anggaran.
