"Untuk tahun ini, Insha Allah saya optimis Pemprov Jawa Barat akan dapat WTP lagi seperti lima tahun sebelumnya," kata Ahmad Heryawan usai melakukan Entry Meeting dengan Tim BPK RI di Gedung Negara Pakuan Bandung, Kamis.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berhasil meraih lima kali secara berturut opini WTP dari BPK RI terkait LKPD, yakni sejak tahun 2011 hingga saat tahun anggaran 2015.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan saat ini Pemprov Jawa Barat sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk Tahun Anggaran 2016.
Menurut dia, laporan tersebut sedang diperiksa oleh Inspektorat Pemprov Jawa Barat sebelum nantinya diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rinci Maret mendatang.
Aher menuturkan sebelum diperiksa secara merinci, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan laporan pertanggungjawaban yang telah disiapkan pemprov dari laporan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Sesuai dengan laporan dari BPK Provinsi Jawa Barat bahwa pemeriksaan awal untuk anggaran tahun 2016 akan dimulai selama 35 hari ke depan," kata dia.
Ia menuturkan BPK akan memeriksa awal secara general kepada beberapa hal penting dari laporan keuangan Pemprov Jawa Barat seperti pengelolaan aset, penyelenggaraan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bantuan partai politik.
Aher mengatakan pemeriksaan ini merupakan bagian untuk pembahasan awal secara umum sebelum nantinya diperiksa secara lebih terinci setelah diserahkan resmi.
"Sehingga bisa menjadi gambaran dan evaluasi awal penggunaan anggaran selama 2016 oleh Pemprov Jawa Barat," kata dia.
Pewarta: Ajat SudrajatEditor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026