Terkait pendidikan, Pemkab Cianjur sudah melakukan realokasi anggaran yang dianggap tidak terasa langsung oleh masyarakat ke sektor pendidikan dengan membuat Ruang Kelas Baru (RKB) di wilayah pelosok, sehingga angka rata-rata dan lama sekolah meningkat.
Untuk indikator kesehatan pihaknya berusaha untuk membuat Universal Health Coverage (UHC) tanpa pemotongan atau Non Cut Off dengan target sebelum lima tahun ke depan masyarakat Cianjur sudah dapat berobat cukup dengan membawa KTP.
"Ketika ada efisiensi anggaran akan dialihkan ke pos yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, contoh kami tidak membeli mobil dinas baru tapi dialihkan salah satunya untuk meningkatkan IPM berbagai bidang termasuk kesehatan," katanya.
Dia menuturkan, saat ini Pemkab Cianjur memiliki keinginan besar, namun dihadapi dengan keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan skala prioritas, dengan harapan hak dasar masyarakat harus terpenuhi.
"Kami akan mendahulukan hal yang mendesak untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cianjur, seperti infrastruktur, masalah pendidikan, dan kesehatan, setelah tuntas baru ke hal lain," katanya.
Baca juga: Volume sampah naik jadi 3.990 ton selama Lebaran, DLH Cianjur gencarkan edukasi pemilahan sampah
Baca juga: Pemkab ajukan 2 lokasi untuk Sekolah Rakyat di Cianjur
