Pemprov Jabar Gugat Balik Penggugat Gedung Disnak

Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan gugatan balik terhadap penggugat lahan Gedung Dinas Peternakan Jawa Barat yakni ahli waris Rd Arya Koesoemah ke Pengadilan Negeri Bandung dan sidang lanjutan gugatan bantahan yang akan digelar 19 Juli 2016 dengan agenda panggilan para pihak.

Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Budi Prastio, Jumat, mengatakan perlawanan atau bantahan atas penetapan eksekusi pada 1 Juni 2016 melalui beberapa sidang.

"Pertanggal 20 Juni 2016, Gubernur sudah memberikan kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam rangka mendampingi proses Sidang Lanjutan Gugatan Bantahan nanti," katanya di Gedung Sate Bandung.

Kajati telah menunjuk Tim Jaksa Pengacara Negara yang akan bersama Tim Kuasa Hukum Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar menjadi representasi Pemprov Jabar dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda atau yang dikenal dengan Jalan Dago Nomor 358.

Budi menjelaskan yang dilawan adalah penetapan eksekusi yang semula akan dilakukan tanggal 1 Juni 2016.

Ini dikarenakan adanya bukti yang kuat adanya kesalahan lokasi eksekusi yakni tanah persil 46 D.III sedangkan Jalan Dago No. 358 tempat berdirinya Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berasal dari tanah persil 24 D.I Kohir 2647.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjelaskan terjadi salah objek atau error in objecto dalam penetapan eksekusi tanah yang disengketakan.

"Saya Gubernur Jawa Barat atas nama negara, atas nama keadilan hukum akan terus mempertahankan lahan Disnak di Dago 358 sampai 360. Kami akan terus mempertahankan lahan tersebut sebagai lahan milik negara," kata Aher.

Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2003 lalu, yang menyatakan bahwa keputusan MA baik di tingkat kasasi atau PK-nya error in objecto atau salah persil.

Oleh karena itu, PN Bandung degan putusan No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg juga ketika itu menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak bisa dieksekusi.

"Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Jabar) masih memiliki sertifikat yang sah, dan belum ada lembaga peradilan manapun yang membatalkan sertifikat. Tidak mungkin ada eksekusi tanpa membatalkan sertifikat, kan," kata Aher.