Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan, maksud kunjungan pihaknya ke Pemprov Jabar Kamis ini adalah untuk pengawasan karena sejauh ini sekitar 50 persen APBN dialokasikan ke daerah tanpa evaluasi.
Dede menuturkan 50 persen dari APBN atau senilai Rp1.800 triliun, dialokasikan untuk daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana bagi hasil. Ketika dana tersebut masuk kas daerah, tidak ada pengujian yang memastikan penggunaannya berjalan efektif.
Baca juga: Tembus Rp3.350 triliun, Kemenkeu sebut belanja negara terdistribusi merata
"Sekitar 70 persen daerah di seluruh Indonesia, sangat bergantung pada dana pusat. Di Jawa Barat, memang sekitar 75-80 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi masih ada daerah yang 50-60 persen anggarannya bergantung dari pusat, tapi setelah di daerah tak ada yang evaluasi karenanya ada panja," kata Dede di Gedung Sate, Bandung, Kamis.
Dia mencontohkan, penggunaan anggaran khususnya DAK Pendidikan, yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah di Jawa Barat. Namun, faktanya masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan mengajukan kembali anggaran ke pemerintah pusat.
"Pertanyaannya, dana ini digunakan untuk apa? Apakah benar dialokasikan untuk perbaikan sekolah atau justru untuk proyek monumental yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik?" katanya.
