Golkar: PSU Tasikmalaya seimbang setelah tak ada petahana

Bandung (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat menilai peluang kemenangan pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 akan seimbang setelah tidak adanya calon petahana Ade Sugiarto yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar PSU di Kabupaten Tasikmalaya dan mendiskualifikasi petahana Ade Sugianto dari kepesertaan, menjadikan semua pasangan calon memiliki peluang sama.

Baca juga: KPU Tasikmalaya memperkuat koordinasi untuk persiapan gelar PSU pilkada

"Kami memprediksi bahwa pasti konfigurasinya tidak akan banyak berubah dari aspek komposisi calon, kecuali Pak Ade Soegianto yang didiskualifikasi. Sementara semua pasangan calon dan koalisi masih sama. Tetapi tentu karena sekarang petahananya tidak lagi dicalonkan, tentu ini menjadi peluang bagi kami," kata Ace di Bandung, Senin.

Kondisi yang terjadi di Tasikmalaya, kata Ace, menjadi peluang bagi Golkar untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya, yakni Iwan Saputra/Dede Muksit Aly.

Ace telah menginstruksikan DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya untuk menyolidkan kekuatan partai, fraksi, dan struktur-strukturnya guna memastikan pasangan calon yang diusung meraih hasil maksimal.

"Kami instruksikan kekuatan partai kembali dihidupkan agar mendorong pasangan Iwan-Dede untuk didukung dan bisa memanfaatkan peluang karena potensi kemenangan masih sangat terbuka," ujar Ace.

Ace menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu tahapan-tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya, termasuk menetapkan pengganti calon yang didiskualifikasi.

"Terkait kemungkinan koalisi baru, dengan kondisi yang ada, syukur-syukur bisa secara informal partai-partai yang sebelum ini mendukung pasangan lain, bisa bergabung dengan koalisi Golkar dan PAN untuk mengusung pasangan Iwan-Dede," tutur Ace.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa PSU di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilkada 2024 yang diajukan pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi selambat-lambatnya harus terselenggara 60 hari sejak putusan ditetapkan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jabar Adi Saputro mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu penetapan dari KPU RI terkait putusan MK soal sengketa Pilkada 2024 yang memutuskan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan PSU.