Job Fair Shizuoka jadi solusi bagi pencari kerja dengan finansial terbatas

Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat mengungkapkan bahwa bursa kerja (job fair) "Fuji No Kuni Mensetsukai – Work in Shizuoka" yang Sabtu ini pada tahap wawancara di Bandung Jawa Barat, menjadi solusi bagi pencari kerja dengan keterbatasan finansial.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz A Rahman di Bandung Sabtu mengatakan, hal itu karena kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama Sister Province pada bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang.

"Ini merupakan salah satu solusi bagi pencari kerja yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang di mana para pencari kerja tidak dibebani biaya penempatan sama sekali," kata Faiz.

Faiz menjelaskan, saat ini kesempatan kerja di dalam negeri masih belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahunnya, berdasar data per bulan November 2024, jumlah angkatan kerja di Jabar adalah sebesar 26,19 juta orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 24,42 juta orang.

"Dari jumlah tersebut terdapat gap sebanyak 1,77 juta orang yang masih mencari pekerjaan di Jawa Barat, apabila merunut pada pengklasifikasian dari BPS, 1,77 juta orang ini terbagi menjadi masyarakat pengangguran terbuka dan setengah menganggur," ujar Faiz.

Akhirnya, lanjutnya, banyak pencari kerja Jawa Barat mencari peluang ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terlihat dari tingginya animo ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar melalui UPTD LTSA PMI, menyebarluaskan informasi kesempatan ke luar negeri seperti Jerman, Slovakia, Turki, dan Arab Saudi, di mana sejak triwulan ketiga tahun 2024, berdasar data aplikasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pelatihan dan Kerja (SIRISKA), ada 3.022 orang mendaftar untuk bekerja ke luar negeri.

Namun, karena peluang tersebut menggunakan skema Private to Private (P to P), menyebabkan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari kerja sebagaimana Cost Structure yang berlaku sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (saat ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).