Legislator Setuju Usul Bandara Kertajati dibiayai APBN

Antarajabar.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto menyatakan setuju dengan usulan jika pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengambil alih rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
        
"Kalau alasannya agar cepat selesai yakni terkait target 2017 harus selesai, maka kami setuju jika pemerintah pusat mengambil alih pembangunan Bandara Kertajati, kata Waras Wasisto ketika dihubungi oleh Antara, Minggu.
        
Ia menuturkan pembangunan Bandara Kertajati diperkirakan tidak akan selesai sesuai target jika hanya mengandalkan APBD Provinsi Jawa Barat sehingga butuh sokongan dari APBN.
        
"Setahu kami untuk bisa selesai itu butuh anggaran antara Rp4 hingga Rp5 triliun dan anggaran kita (APBD Provinsi Jawa Barat) tidak akan kuat untuk membiayainya," kata dia.
        
Namun, lanjut Waras, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan jika pemerintah pusat mengambil alih pembangunan Bandara Kertajati salah satunya adalah kompensasi Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan tersebut.
        
"Kalau ini di 'take over' dalam hal pengelolaan maka ini harus dibuat semacam MoU yang jelas antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Jangan sampai Pemprov Jabar tidak punya apa-apa dari Bandara Kertajati ini," kata dia.
        
Menurut dia, Pemprov Jawa Barat jangan sampai tidak memiliki "peran" dan keuntungan apa-apa terkait keberadaan Bandara Kertajati ini.
        
Sebelumnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, mengusulkan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
        
"Kalau usulan saya, terserah Pemprov Jawa Barat, tetapi mulai dari sekarang pembangunannya APBN saja," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai meninjau lokasi Bandara Kertajati, Majalengka, Kamis (14/1).
        
Jonan menilai, biaya yang digunakan untuk membangun bandara seluas 1.800 hektare tersebut ditambah dengan kawasan Aerotropolis dengan total 5.000 hektare tersebut tidak sedikit.
        
"Perputatan uangnya kalau bandara itu kembalinya pelan, sampai 'peak' itu butuh dua sampai tiga tahun lagi, kembalinya 10 tahun lagi," tuturnya.
        
Untuk itu, dia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan seluruh pembangunannya ke pemerintah pusat.