Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta pemerintah daerah agar program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di daerah itu harus digenjot dengan serius.
Sebab, kata dia, hingga saat ini target program tersebut pada 2024 yakni 2.600 unit, baru mencapai 90 persen, padahal angka tersebut tergolong kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong agar Jabar segera adaptasi dengan energi bersih
"Anggarannya untuk satu unit sekitar Rp20 juta. Harusnya ini bisa diselesaikan hingga 100 persen. Jumlahnya pun sedikit jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya," ujar Daddy dalam keterangan di Bandung, Senin.
Daddy menjelaskan bahwa terminologi program ini adalah perbaikan rutilahu, bukannya pembangunan rutilahu.
Hal ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat kebutuhan perbaikan rutilahu di Jawa Barat sangat besar.
Menurut Daddy, pada tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat pernah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki hingga 31 ribu unit rutilahu dalam satu tahun, karena capaian yang rendah tahun 2024 ini menjadi catatan penting.
"Jika dulu kita bisa menganggarkan hingga 31 ribu unit perbaikan dan selesai, masa sekarang 2.600 saja tidak selesai, seharusnya lebih cepat selesai," tuturnya.
Lebih lanjut, Daddy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggaran tahun 2025 yang semakin mengecil.
Pada tahun 2025, alokasi perbaikan rutilahu turun drastis menjadi hanya 1.250 unit untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang mencakup 627 kecamatan dan ribuan desa.
"Sehingga dengan alokasi tersebut, belum tentu setiap desa bisa mendapatkan program perbaikan rutilahu," ujarnya.
Daddy juga berharap pemerintah provinsi dapat memperhatikan kebutuhan dasar warga dengan mengalokasikan dana yang lebih memadai dan memastikan penyelesaian target yang telah ditetapkan.
Baca juga: Pansus DPRD Jabar dorong Pemprov kurangi emisi fosil melalui PLTS atap rumah
Sebab, kata dia, hingga saat ini target program tersebut pada 2024 yakni 2.600 unit, baru mencapai 90 persen, padahal angka tersebut tergolong kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong agar Jabar segera adaptasi dengan energi bersih
"Anggarannya untuk satu unit sekitar Rp20 juta. Harusnya ini bisa diselesaikan hingga 100 persen. Jumlahnya pun sedikit jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya," ujar Daddy dalam keterangan di Bandung, Senin.
Daddy menjelaskan bahwa terminologi program ini adalah perbaikan rutilahu, bukannya pembangunan rutilahu.
Hal ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat kebutuhan perbaikan rutilahu di Jawa Barat sangat besar.
Menurut Daddy, pada tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat pernah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki hingga 31 ribu unit rutilahu dalam satu tahun, karena capaian yang rendah tahun 2024 ini menjadi catatan penting.
"Jika dulu kita bisa menganggarkan hingga 31 ribu unit perbaikan dan selesai, masa sekarang 2.600 saja tidak selesai, seharusnya lebih cepat selesai," tuturnya.
Lebih lanjut, Daddy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggaran tahun 2025 yang semakin mengecil.
Pada tahun 2025, alokasi perbaikan rutilahu turun drastis menjadi hanya 1.250 unit untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang mencakup 627 kecamatan dan ribuan desa.
"Sehingga dengan alokasi tersebut, belum tentu setiap desa bisa mendapatkan program perbaikan rutilahu," ujarnya.
Daddy juga berharap pemerintah provinsi dapat memperhatikan kebutuhan dasar warga dengan mengalokasikan dana yang lebih memadai dan memastikan penyelesaian target yang telah ditetapkan.
Baca juga: Pansus DPRD Jabar dorong Pemprov kurangi emisi fosil melalui PLTS atap rumah
