Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa Jawa Barat membutuhkan lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) sebagai solusi dalam penanggulangan sampah.
Dedi menyebut pendirian lima PLT Sampah yang jadi salah satu visinya itu, sedikitnya harus didirikan di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur," kata Dedi selepas rapat Konsolidasi di Bandung, Sabtu.
Diungkapkan Dedi, memang dalam merealisasikan PLT Sampah ini, akan ada tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan, yang kuncinya berani untuk mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai," ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama.
Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena barangnya menumpuk tak laku.
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas," ujarnya.
Dedi mengatakan jika nanti bisa merealisasikan programnya, dia akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya nggak beli. Ini yang harus ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta.
"APBD kita cukup pak kalau mau bangun, kalau diefisiensikan, daripada belanja yang gak tepat. Sudah bisa dari dulu juga kalau kita mau melakukan pengelolaan dengan baik anggaran keuangan ini beli apapun mampu," tuturnya.
Dedi menyebut pendirian lima PLT Sampah yang jadi salah satu visinya itu, sedikitnya harus didirikan di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur," kata Dedi selepas rapat Konsolidasi di Bandung, Sabtu.
Diungkapkan Dedi, memang dalam merealisasikan PLT Sampah ini, akan ada tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan, yang kuncinya berani untuk mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai," ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama.
Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena barangnya menumpuk tak laku.
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas," ujarnya.
Dedi mengatakan jika nanti bisa merealisasikan programnya, dia akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya nggak beli. Ini yang harus ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta.
"APBD kita cukup pak kalau mau bangun, kalau diefisiensikan, daripada belanja yang gak tepat. Sudah bisa dari dulu juga kalau kita mau melakukan pengelolaan dengan baik anggaran keuangan ini beli apapun mampu," tuturnya.
