Bekasi (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memproses persyaratan administrasi kependudukan sebanyak 2.055 masyarakat rentan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk memfasilitasi hak kehidupan dasar.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di sela penyerahan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada pemulung di lokasi setempat, Senin, menyebut aspirasi masyarakat setempat adalah bantuan dalam memproses kebutuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang belum, sedang diminta KTP dan kelengkapan syarat. Insya Allah berproses semua," kata Mensos.
Mensos, yang karib disapa Gus Ipul, mengatakan saat ini terdapat 2.055 warga rentan berprofesi sebagai pemulung di Bantargebang yang sedang diproses persyaratan Kartu Keluarga (KK) untuk kebutuhan itu.
Kemensos, kata Gus Ipul, akan memfasilitasi mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk para pemulung yang membutuhkan BPJS Kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.
"BPJS akan kami tindak lanjuti, makanya PBI teman-teman di direktorat itu perlu menindaklanjuti usulan itu, kerja sama dengan pemda," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos fasilitasi kepesertaan BPJS 2.055 pemulung Bantargebang
Mensos fasilitasi kepesertaan BPJS 2.055 pemulung Bantargebang Bekasi
Senin, 30 September 2024 9:29 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) saat berpose dengan masyarakat rentan di sela penyerahan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada pemulung di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
