Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menurunkan tim survei status gizi Indonesia (SSGI) untuk mengecek dan mengetahui data sebenarnya di lapangan terkait perkembangan kasus stunting yang selanjutnya menjadi langkah kebijakan secara tepat untuk mengatasi itu.
"Kita berharap bersama mudah-mudahan pelaksanaan SSGI Survei Status Gizi Indonesia pada 2024 ini, minimal memang tidak jauh berbeda dengan angka real di lapangan terkait dengan prevalensi stunting ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Leli Yuliani saat rapat koordinasi persiapan SSGI Tahun 2024 di Garut, Jumat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan SSGI 2024 dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Sucofindo Survei yang dijadwalkan berlangsung mulai 2 sampai 30 Oktober 2024 dengan cakupan 57 puskesmas tersebar di 83 desa/kelurahan di 39 kecamatan.
Leli mengungkapkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Garut pada 2023 mencapai 24,1 persen, meningkat 0,5 poin dibandingkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2022 yang berada di angka 23,6 persen.
Namun, berdasarkan hasil pengukuran langsung data real sesuai nama dan alamat di lapangan, kata dia, sampai Juni 2024 tercatat angka prevalensi stunting sebesar 11,39 persen.
"Pada Juni di mana penimbangan balita itu 100 persen, prevalensi stunting kami mendapatkan 11,39 persen, dan itu sudah kami laporkan juga kepada Pak Sekda, nah itu memang yang ada 'by name by address'nya," kata Leli.
Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan pentingnya koordinasi untuk memastikan kelancaran survei tersebut, sehingga semua pihak harus terlibat.Ia menyampaikan pemerintahan desa dan kader di daerahnya akan menjadi salah satu garda terdepan dalam membantu kegiatan SSGI tahun 2024 agar bisa mendapatkan data terkait stunting dengan sumber satu pintu yaitu dari puskesmas.
"Saya mohon supaya tidak ada kesimpangsiuran, itu mesti satu pintu, melalui siapa, yang bertanggungjawab secara fungsional adalah teman-teman kita kepala puskesmas," katanya.
Ia menambahkan data yang diperoleh di lapangan harus diketahui puskesmas, desa, dan camat, begitu juga dapat membantu tim survei pihak ketiga untuk memfasilitasi kebutuhan selama melakukan survei, terutama di wilayah selatan.
"Bagi yang di kota, saya kira Pak Lurah tidak persoalan karena dekat, tapi bagi yang di selatan tentu itu menjadi persoalan yang berat, oleh sebab itu tolong itu juga dipantau," katanya.*
