KPU Jabar minta tak ada isu SARA pada Pilkada 2024

Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat meminta dan sangat berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jabar tidak diwarnai narasi-narasi atau isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dapat menyebabkan perpecahan.

"Kita berharap betul di Jawa Barat tidak ada pasangan calon, tidak ada tim sukses, tidak ada pihak-pihak yang menggunakan isu SARA atau politisasi agama dalam menentukan pilihannya ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia dalam acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih bersama Jaringan Lintas Iman dan Kemanusiaan di Cimahi, Senin. 

Baca juga: 4 bapaslon Gubernur Jabar dinyatakan penuhi syarat administratif

Terlebih, kata Hedi, keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024 yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, memiliki keyakinan agama yang sama yakni Islam.

Oleh karena itu, Hedi berharap, isu SARA ataupun isu-isu yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan tidak terjadi di Pilkada 2024.

"Kita melihat latar belakang atau profil dari keempat bakal pasangan calon yang ada saat ini nampaknya semua sama agamanya, tapi kalau melihat jenis kelamin ada yang berbeda. Mudah-mudahan di kita tidak ada yang menggunakan isu SARA ataupun menggunakan isu-isu yang mendiskriminasi sesama makhluk Tuhan," katanya.

Hedi mengatakan saat ini, proses Pilkada 2024 memasuki tahapan tanggapan masyarakat setelah sebelumnya para bakal pasangan calon itu dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

"Saat ini tahapan pemilihan gubernur, bupati serta wali kota itu sedang masa mendengarkan masukan dan tanggapan masyarakat. Kami sudah menetapkan bahwa secara administratif, keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu sudah memenuhi syarat," ujar Hedi.

Hedi mengatakan, tahapan tanggapan masyarakat akan berlangsung hingga Rabu (18/9), setelah itu, dilanjutkan pemberian respons oleh KPU Jabar hingga Sabtu (21/9) mendatang.

"Apakah tanggapan masyarakat itu ada yang sekiranya bisa membuat seseorang itu menjadi batal? Dan tanggal 22 (November) kita akan menetapkan, 23 (November) kita akan melakukan pengundian nomor urut," ucapnya.

Hedi berharap, keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar ini bisa lolos semuanya.

"Ada empat bakal pasangan calon, mudah-mudahan keempat ini semuanya bisa lolos dan bisa kita tetapkan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024," katanya.
Di sisi lain, Hedi mengingatkan pada masyarakat bahwa mereka bisa menentukan nasib daerahnya dengan ikut memilih calon pemimpin pada 27 November mendatang.

"27 November itu kita semua warga Indonesia yang telah mempunyai hak pilih akan kembali dihadapkan dengan kondisi pemilihan. Pilihannya, apakah kita mau menggunakan hak politik kita atau tidak? Hak politik kita untuk menentukan maju atau mundurnya sebuah daerah kita semua," tuturnya.

Hedi menilai, masa depan rakyat dengan daerahnya akan ditentukan dalam waktu lima menit saja di tempat pemungutan suara (tps).

"Hal itu ditentukan oleh lima menit pilihan kita di bilik suara. Itu akan ditentukan oleh kita semua pada 27 November. Bukan hanya warga Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia secara serentak," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Paroki Santo Ignatius Cimahi, Yulianus Yaya Rusyadi mengatakan, proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 menjadi bagian dari partisipasi masyarakat untuk bangsa dan negara.

"Ini semua menjadi bagian untuk memberikan kontribusi kita untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Jawa Barat, juga untuk kota dan juga kabupaten tempat kita berada," ucap Yulianus.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kata Yulianus, cita-cita masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara tidak akan mungkin terjadi.

"Hanya dengan partisipasi dari kita semua, maka apa yang kita cita-citakan dapat kita gapai," ujarnya.

Yulianus berpesan agar masyarakat memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

"Menjadi pemilih tentu saja tidak mudah, tetapi ketika kita bisa memilih yang menurut kita terbaik, maka sudah memberikan sumbangan. Kita bukan mencari kepentingan diri kita sendiri, melainkan kepentingan Jawa Barat, kemudian kota dan kabupaten kita yang sungguh-sungguh maju," ucap Yulianus.

Baca juga: KPU menggelar Stand Up Comedy Kepemiluan di kota/kabupaten usai Jabar

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU Jabar minta tidak ada isu SARA pada Pilkada 2024