BPBD Kabupaten Bandung petakan TPS rawan banjir saat pilkada

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai memetakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, khususnya banjir saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di daerah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mengetahui titik sebaran TPS saat pilkada berlangsung.

"BPBD sekarang sedang memetakan sebanyak 5.859 TPS dengan melakukan koordinasi dengan KPU,” kata Uka di Kabupaten Bandung, Jumat.

Baca juga: KPU pastikan Pilkada Kabupaten Bandung diikuti 2 bakal paslon

Uka mengungkapkan pentingnya melakukan pemetaan TPS itu, mengingat pada bulan November 2024 telah memasuki masa puncak musim hujan.

"Kami antisipasi TPS yang rawan bencana banjir, longsor, angin puting beliung, angin kencang. Kami sedang melakukan pemetaan berkoordinasi dengan KPU,” kata dia.

Dia menjelaskan pihaknya terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana alam saat pilkada serentak dengan mempersiapkan sejumlah personel maupun peralatan pendukung.

“Kami juga mempersiapkan personel, peralatan, dengan harapan dalam penyelenggaraan pilkada berjalan aman dan lancar," katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan untuk mengantisipasi ancaman potensi bencana alam itu, BPBD terus melakukan koordinasi dan mendapat bantuan dari sejumlah pihak terhadap beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai rawan bencana.

"Kami melibatkan para narahubung sebanyak 90 orang yang tersebar di sejumlah desa/kelurahan maupun kecamatan se-Kabupaten Bandung. Para narahubung itu tersebar di daerah-daerah yang rawan bencana banjir, longsor, pergerakan tanah maupun angin puting beliung," kata dia.

Selain itu, lanjut Uka, pihaknya pun menggandeng Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Bandung untuk membantu melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana alam di tingkat kewilayahan khususnya berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam upaya menghadapi Pilkada 2024.

"FPRB ini juga dilibatkan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi potensi ancaman bencana yang melibatkan Ketua RT, RW, aparatur desa dan pihak kecamatan setempat yang berada di daerah rawan bencana,” kata Uka.