Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa 13 kabupaten/kota saat ini memberlakukan tanggap darurat dan siaga darurat atas kekeringan yang terjadi.
Bey yang ditemui pasca Rapat Pimpinan (Rapim) di Gedung Sate Bandung, Senin, merinci bahwa ada satu kabupaten yang menerapkan tanggap darurat kekeringan yakni Bekasi, dan 12 kabupaten/kota menerapkan siaga darurat.
Sebanyak 12 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut.
"Provinsi juga siaga darurat, jadi ada 14 dengan provinsi. Kenapa provinsi siaga darurat, itu untuk mengingatkan bahwa sekarang sedang memasuki musim kemarau," ujar Bey.
Bey menjelaskan bahwa status tanggap darurat tersebut adalah demi keleluasaan dalam penanganan bencana menggunakan APBD dalam pos anggaran belanja tak terduga (BTT).
"Jadi lebih mudah untuk menggunakan APBD. Kabupaten/kota sudah punya BTT, provinsi juga sudah punya, namun anggaran provinsi (Rp124 miliar) belum belum digunakan tapi sudah disediakan. BTT itu untuk semua kepentingan, termasuk kekeringan " katanya.
Sebagai mitigasi dan langkah penanggulangan, Bey mengatakan bahwa Pemprov Jabar bekerja sama dengan perusahaan air minum menyalurkan air bersih pada warga di delapan kabupaten kota dengan jumlah sekitar 954 ribu liter."Jadi di delapan kabupaten kota itu ada kecamatan atau desa yang tidak ada air bersih. Kita sudah kirimkan 954 ribu liter air bersih," ucapnya.
Dalam Rapim juga, Bey mengatakan dilakukan pembahasan terkait kebakaran lahan yang berada di 17 kabupaten/kota. Namun dia menyebutkan bahwa jumlahnya lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya.
"Jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu yakni mencakup 86,65 hektar lahan di 17 Kota Kabupaten," ucap dia.
Kemudian juga, tambah Bey, dibahas mengenai pertanian di Jawa Barat, yang terdampak kekeringan pada semester kedua tahun 2024 ini.
"Juga dibahas masalah pertanian, kami minta daya di lapangan dimanfaatkan betul kan data petani itu dari BPS, tapi data di lapangan kami minta Pak Kadis untuk di-update juga bagaimana," tuturnya menambahkan.
