3 Daop KAI kerja sama dengan Kejati Jabar terkait aset

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara soal aset perkeretaapian.

Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan, Kepala Daop 2 Bandung Takdir Santoso dan Kepala Daop 3 Cirebon Dicky Eka Priandana, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Baca juga: KAI Bandung hadirkan ornamen untuk semarakkan Nusantara Baru Indonesia Maju

Kepala Daop 2 Bandung Takdir Santoso menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini terjalin karena adanya persamaan tujuan dalam mengamankan aset negara yang dikuasakan pada KAI, dan penyelesaian permasalahan hukum khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerja sama ini, KAI bersama dengan Kejati akan menyelesaikan permasalahan aset milik KAI di antaranya penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat, oknum swasta, ataupun pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab.

"Selanjutnya diharapkan dalam kerja sama ini KAI dan Kejaksaan terus bersinergi untuk menyelamatkan aset negara dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman hukum agar tidak timbul sengketa aset," kata Takdir.

Adapun kerja sama yang ditandatangani para pihak ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian permasalahan aset, namun juga pada pemberian advice legal, pendampingan hukum, serta pengembangan SDM tentang pengetahuan hukum.