Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menindak tegas oknum yang menyebut stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sedang kosong.
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi usai Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu.
"Kami sanksi oknum tertentu itu," kata Teguh.
Dirjen Dukcapil akan mencari siapa sosok yang memberikan pernyataan terkait dengan tidak tersedianya blangko KTP-el.
"Apakah memang oknum di dinas dukcapil atau ada oknum di luar? Yang bersangkutan kemudian mencoba membuat air keruh sehingga ada kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas begitu," ujarnya.
Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk menghilangkan oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa pembuatan KTP-el. Hal ini tentu akan menjadi ladang pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Sampai saat ini ketersediaan stok blangko KTP-el, menurut dia, mencapai enam juta. Dukcapil juga sudah tidak mengalami kelangkaan blangko KTP-el sejak Juli 2023.
Sebagai informasi, banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak tersedianya stok blangko KTP-el di aplikasi X.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen Dukcapil akan tindak tegas oknum sebut blangko KTP-el kosong
