Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan bahwa lima Direksi BUMD berkomitmen siap mundur dari jabatannya setelah menandatangani pakta integritas, dan bukan terkait dengan operasional TPPAS Legok Nangka.
Penandatanganan pakta integritas terkait kinerja di badan usaha milik daerah tersebut, kata Bey, karena Pemprov Jabar memiliki target yang harus dicapai agar BUMD ke depannya berjalan secara lebih optimal.
"Kalau pakta integritas BUMD betul, tapi kaitan dengan Legok Nangka bukan. Lebih kepada kinerja BUMD. Jadi ada target dari kami, kalau tidak tercapai sesuai pakta integritas, mengundurkan diri. Karena kan tahu, BUMD kita perlu treatment khusus," kata Bey Machmudin dalam keterangan suara di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pemprov terus cari cara sehatkan BUMD Jawa Barat
Kelima BUMD tersebut, kaya Bey, yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), PT Jasa Sarana, PT Tirta Gemah Ripah (TGR), PT. Migas Utama Jabar (MUJ), dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Kami berikan kesempatan lagi, kami kan untuk direksi tidak diganti. Dikurangi iya. Mereka yang bertahan, melakukan pakta integritas dan harus mencapai QPI-nya," ucap Bey.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohandy mengatakan, lima Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat siap mengundurkan diri dari jabatanya jika Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, tidak beroperasi pada akhir tahun 2024 ini.
Hal itu, kata Daddy berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, terkait belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka yang akan menampung sampah dari wilayah bandung raya ini.
"Ada yang menarik terkait Legok Nangka. Kalau Legok Nangka sampai akhir Desember tahun ini tidak beroperasi katanya 5 direksi BUMD akan mengundurkan diri," kata Daddy saat ditemui di gedung DPRD Jabar belum lama ini.
