Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa siswa yang dianulir dalam pelaksanaan PPDB 2024 yakni sekitar 260 orang, adalah dari jalur zonasi, di mana ada administrasi yang tidak memiliki kesesuaian.
"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah dicek ulang, bahwa kartu keluarga (KK)-nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK-nya di situ tinggal juga di situ antara lain seperti itu," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar minta Disdik teliti dalam PPDB tahap II
Menurut Bey, hal ini karena tidak dipahaminya tujuan PPDB khususnya jalur zonasi, yang awal mulanya bertujuan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit demi pemerataan di setiap wilayah.
"Jadi PPDB seperti ini kan maksud awalnya baik untuk menghilangkan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat kita ya, jadi kan harusnya buat pemerataan," ujarnya.
Oleh sebab itu, Bey akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan tentang pelaksanaan PPDB yang ideal itu harus dilakukan seperti apa polanya.
"Nanti kami akan mengundang semua kota dan kabupaten, akan berdiskusi (dan) menjadi laporan Pemprov kepada Kemendikbud PPDB yang ideal seperti apa," tutur Bey.
"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah dicek ulang, bahwa kartu keluarga (KK)-nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK-nya di situ tinggal juga di situ antara lain seperti itu," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar minta Disdik teliti dalam PPDB tahap II
Menurut Bey, hal ini karena tidak dipahaminya tujuan PPDB khususnya jalur zonasi, yang awal mulanya bertujuan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit demi pemerataan di setiap wilayah.
"Jadi PPDB seperti ini kan maksud awalnya baik untuk menghilangkan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat kita ya, jadi kan harusnya buat pemerataan," ujarnya.
Oleh sebab itu, Bey akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan tentang pelaksanaan PPDB yang ideal itu harus dilakukan seperti apa polanya.
"Nanti kami akan mengundang semua kota dan kabupaten, akan berdiskusi (dan) menjadi laporan Pemprov kepada Kemendikbud PPDB yang ideal seperti apa," tutur Bey.
