Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 harus berlangsung bersih dan transparan, terlebih operator yang menjadi pelaksana PPDB juga menandatangani pakta integritas.
Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh operator PPDB 2024, setelah sebelumnya penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh Forkopimda Jabar, Kepala Dinas Pendidikan, kantor cabang dinas (KCD) pendidikan, hingga kepala sekolah.
Baca juga: Orang tua diminta tak paksakan diri sampai curang dalam PPDB
"Saya menyambut baik penandatanganan pakta integritas ini. Apalagi Pak Ade walaupun hanya Plh, beliau menandatangani. Berarti kalau ada apa-apa, beliau dicabut yang mana? Dua-duanya, sebagai Plh-nya dan sebagai definitif Kasatpol PP-nya," kata Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin usai menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas PPDB Jawa Barat 2024 Hingga Tingkat Operator di SMA Negeri 8 Bandung, Selasa (28/5).
Menurutnya, komitmen dari semua pihak dan level ini menjadi dorongan agar penyelenggaraan PPDB berlangsung bersih, transparan dan betul-betul sesuai aturan.
Karena itu, setelah launching PPDB 2024 pada 3 Juni mendatang, jika masih ditemukan kecurangan atau praktik jual beli kursi, Bey meminta masyarakat untuk melapor.
"Silahkan teman-teman, kalau ada yang tahu. Satu kursi berapa juta, laporkan pada kami. Kami akan tindak tegas. Kami juga kerja sama dengan Saber Pungli, kalau ada titip-titip," ucapnya.
Bey menegaskan proses pendaftaran PPDB 2024 sendiri akan memakai saluran aplikasi SapaWarga dan tidak memberikan peluang pada jalur ilegal.
"Hanya satu, melalui SapaWarga. Tidak ada jalur lain, bukan jalur tiba-tiba masuk situ," katanya.
Guna menampung laporan terkait PPDB, pihaknya juga menyiapkan tim verifikasi laporan masyarakat. Bey menjanjikan laporan terkait kecurangan PPDB akan ditanggapi dan direspon dengan cepat.
