Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Mendagri melalui SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia tersebut, menekankan agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, ia menjelaskan bahwa para kepala daerah dapat berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah, pemangku kepentingan terkait, aparat keamanan yang meliputi TNI dan Polri.
Ia juga mengatakan bahwa unsur lainnya, seperti tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya dapat diajak koordinasi.
Menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.
“Sehingga, Pilkada Serentak 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” katanya dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 tersebut.
Selain itu, ia mengimbau seluruh kepala daerah agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana hibah.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 terkait ihwal yang sama.
Tak hanya itu, dalam SE tersebut, ia juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan dalam mendukung Pilkada 2024.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.“Serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.
Adapun kerja sama tersebut, menurut dia, dapat dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, ia meminta kepala daerah untuk dapat melaporkan pelaksanaan SE tersebut secara berjenjang melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menerima kunjungan Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto dan menegaskan posisinya pada Pemilihan Kepala Daerah Jabar Tahun 2024 kepada petinggi partai tersebut.
Dikonfirmasi wartawan di Bandung, Selasa, Bey menegaskan kepada petinggi DPD Partai Demokrat bahwa dirinya sama sekali tidak berniat ikut kontestasi Pilkada Jabar tahun 2024.
Bey mengatakan hanya ingin menuntaskan tugasnya sebagai penjabat gubernur sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2024.
"Selain menyampaikan sama-sama ingin memajukan Jawa Barat, juga Pak Anton menanyakan apakah saya akan maju pada pilkada nanti. Saya jawab bahwa saya itu bertugas sesuai dengan yang diberikan kepada saya, yaitu saya bertugas di Jabar hanya sampai gubernur definitif nanti terpilih. Jadi, saya tidak akan maju pada pilkada," katanya.
Baca juga: Bey Machmudin tegaskan tak berminat maju Pilkada Jabar 2024
Ia menegaskan tidak ada keinginan untuk maju menjadi calon gubernur dan hanya akan bekerja sebaik mungkin sampai akhir masa jabatan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.
Menurut Bey, pengurus Partai Demokrat Jabar menyambut baik pernyataan tersebut.
"Mereka menyambut baik, mereka akan mendukung apa yang akan saya kerjakan selama berapa bulan ke depan ini," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Anton Sukartono Suratto mengungkapkan tawaran partainya kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin untuk diusung sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Jabar tahun 2024.
Baca juga: Gerindra lirik Dedi Mulyadi maju Pilkada Jabar
Menurut Anton, upaya mendekati Penjabat Gubernur Jabar itu karena Bey Machmudin dinilai sebagai figur potensial. Namun, tawaran itu ditolak karena Bey tidak berambisi maju pada Pilkada Jabar 2024.
"Kita tanya beliau mau lanjut lagi atau tidak. Ternyata beliau tidak mau lanjut, ya sudah. Intinya kami akan mendukung apa pun yang mereka kerjakan hari ini dan ke depan sampai selesai," ujar Anton selepas bertemu Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Dengan begitu, tambah Anton, Partai Demokrat Jabar akan kembali melakukan safari politik dan rencana terdekat bertemu pengurus PKS serta Golkar dalam upaya merajut koalisi menghadapi Pilkada Jabar 2024.
"Hari ini ketemu PKS, lusa dengan Golkar. Kita mau tahu orangnya. Apakah cocok dengan kita atau enggak. Intinya Demokrat akan mengusung yang terbaik untuk Jawa Barat," ucapnya.
Baca juga: Pengamat: Peluang Ridwan Kamil lebih besar di Jabar daripada Jakarta
Baca juga: Pakar harap Desy Ratnasari wakili aspirasi perempuan di Pilgub Jabar
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri terbitkan Surat Edaran guna wujudkan Pilkada aman dan damai
