Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kunjungan kerja adalah salah satu pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat.
Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah selama satu periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan.
Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera membelanjakan APBN pada awal tahun, sehingga semua program mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024, termasuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu bagian dalil permohonan pemohon perkara PHPU Pilpres.
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog sekaligus membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah.
Ia menyebut pertemuan Jokowi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” ungkap Muhadjir.
Terlebih, kata dia, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, sehingga kedatangannya ke daerah sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
Menko Muhadjir: Kunjungan kerja adalah pola kepemimpinan Presiden Jokowi
Jumat, 5 April 2024 15:15 WIB