Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi berpesan agar AHY dapat mendorong penerbitan sertifikat elektronik lebih masif.
Adapun Pemerintah meluncurkan penerbitan sertifikat tanah elektronik atau Sertipikat-el pada Desember 2023 agar memudahkan masyarakat untuk mencetak dokumen sertifikat tanah miliknya.
Kemudian, Presiden Jokowi juga memberi target agar AHY untuk menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.
"Yang kedua untuk HGU 'carbon trading', yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," kata Presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Adapun Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, pejabat sebelumnya yang dilantik sebagai Menko Polhukam.
Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengaku tidak ragu memberikan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden menjelaskan bahwa Agus Harimurti atau yang akrab disapa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
Selain kariernya di bidang politik, Presiden juga menyoroti pendidikan AHY di akademi militer dan nonmiliter.
Jokowi menyebutkan bahwa AHY menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura; Universitas Harvard, Amerika Serikat; dan Webster University, Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, pejabat sebelumnya yang dilantik sebagai Menko Polhukam.
Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.
Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.
Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi targetkan tiga hal untuk AHY setelah dilantik Menteri ATR
