Polda Minta Masyarakat Laporkan Potensi Konflik

Antarajawabarat.com, 21/7 - Polda Jabar meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada potensi konflik terkait dengan Pemilihan Presiden 2014.

Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Rycko Almelza Dahniel pada "Deklarasi Damai Menyikap Hasil Pemilu Presiden 2014 oleh Elemen Masyarakat Jabar" di Bandung, Senin, mengatakan, masyarakat diharapkan tetap memelihara situasi keamanan ketertiban dan menjalani kegiatannya dengan baik.

"Deklarasi damai ini dimaksudkan untuk menyatukan sikap dan hati yang selama beberapa bulan berbeda saat kampanye Pilpres,"katanya.

Rycko menegaskan seluruh pendukung harus sepakat untuk dapat menghormati presiden yang akan terpilih nanti.

Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi Brigjen TNI Suyatno menegaskan tidak ada alasan untuk tidak damai di Jawa Barat.

"Masyarakat Jabar memiliki peradaban yang tinggi karena Jabar mempunyai banyak seniman dan perguruan tinggi sehingga tidak ada alasan untuk tidak damai," ujarnya.

Suyatno juga menegaskan ongkos sosial dan ongkos persatuan dan kesatuan tidak bisa dibandingkan dengan ongkos Pemilu.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan deklarasi damai ini harus disyukuri karena semua elemen masyarakat bersatu.

"Dinamika ini harus dijadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri satu sama lain," kata Deddy.

Sementara itu perwakilan relawan dari koalisi Prabowo-Hatta Tubagus Miftah Fauzi menjanjikan bahwa relawan nomor satu tersebut tidak akan melakukan tindakan anarkis.

"Kami siap menerima segala keputusan terlebih karena pendukung nomor dua adalah juga saudara kami," katanya.

Perwakilan relawan dari Jokowi-JK Agustiana menyatakan pihaknya mengakui kemenangan pasangan nomor satu di Jabar. "Meski kami kalah namun kami menerima dan tidak akan menggugat," tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada Selasa 22 Juli 2014, dalam hitung cepat berbagai lembaga survei terjadi dua perbedaan hasil yang memenangkan kedua pasangan.

Pilpres 2014 diikuti pasangan Prabowo-Hatta dengan enam partai pendukung dan Jokowi-JK dengan lima partai pendukung.