Bandung (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2025 yang telah digelar, terungkap bahwa berdasarkan beberapa kajian, terdapat sejumlah isu secara global maupun nasional yang perlu diperhatikan dengan persiapan yang matang.
"Mulai dari perencanaan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memang ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan bersama," ujar Taufiq dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Taufiq menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025 - 2030 yang artinya merupakab awal untuk membangun fondasi yang diharapkan dapat mengakselerasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Beberapa isu yang patut diperhatikan pada 2025 antara lain dari sisi perencanaan, dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan RKPD dan Rencana Kerja 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026.
Isu selanjutnya, kata dia, yakni pada 2025 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah mulai diterapkan yang menurut Taufiq ini akan mempengaruhi skema pendanaan provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.
"Kemudian 2025 ada langkah lanjutan dari Pemilu 2024 termasuk pilkada, nanti ada pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada," kata Taufiq.
Pada tahun 2025, ucap dia, diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas yang akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global.
