Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyayangkan sikap arogansi oknum diduga ASN Bawaslu Jabar yang menegur wartawan dengan nada marah ketika melakukan peliputan yang seharusnya diakomodir.
Menurut ika, sebagai aparat negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), selaku petugas pelayan publik, seharusnya tidak semena-mena, bukan hanya pada wartawan, tapi pada tamu yang datang.
"Tentunya kami sangat menyesalkan kalau memang terjadi seperti itu. (Sebagai ASN) kita kan harus mengakomodasi minimal ramah kepada semua orang," kata Ika di Bandung, Kamis.
Lebih lanjut, Ika mengatakan jika pun ada prosedur yang harus ditempuh, sejatinya dapat disampaikan dengan baik dan jelas tanpa harus melalui cara yang menjurus ke arah intimidasi.
"Bawaslu memang bukan milik Pemprov (Jabar). Kalau kami, sangat terbuka. Bisa ngobrol di manapun. Bawaslu kan lembaga negara, yang dibentuk Pusat. Dari kaca mata kami, memang tidak selayaknya begitu," ujarnya.
Di Pemprov Jabar sendiri, Ika memastikan akan selalu mengedepankan kebebasan pers dan dengan tangan terbuka, membantu setiap kebutuhan informasi yang diperlukan, yang tentunya akan bermuara pada kepentingan publik.
"Selama ini di Pemprov Jabar kita bebas. Alhamdulillah. Harusnya dikasih tahu dulu, jangan langsung dimarahi. Kalau kami selalu terbuka," tuturnya.
Sebelumnya, satu oknum petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, terindikasi menghalangi tugas peliputan wartawan di Kantor Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Menurut ika, sebagai aparat negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), selaku petugas pelayan publik, seharusnya tidak semena-mena, bukan hanya pada wartawan, tapi pada tamu yang datang.
"Tentunya kami sangat menyesalkan kalau memang terjadi seperti itu. (Sebagai ASN) kita kan harus mengakomodasi minimal ramah kepada semua orang," kata Ika di Bandung, Kamis.
Lebih lanjut, Ika mengatakan jika pun ada prosedur yang harus ditempuh, sejatinya dapat disampaikan dengan baik dan jelas tanpa harus melalui cara yang menjurus ke arah intimidasi.
"Bawaslu memang bukan milik Pemprov (Jabar). Kalau kami, sangat terbuka. Bisa ngobrol di manapun. Bawaslu kan lembaga negara, yang dibentuk Pusat. Dari kaca mata kami, memang tidak selayaknya begitu," ujarnya.
Di Pemprov Jabar sendiri, Ika memastikan akan selalu mengedepankan kebebasan pers dan dengan tangan terbuka, membantu setiap kebutuhan informasi yang diperlukan, yang tentunya akan bermuara pada kepentingan publik.
"Selama ini di Pemprov Jabar kita bebas. Alhamdulillah. Harusnya dikasih tahu dulu, jangan langsung dimarahi. Kalau kami selalu terbuka," tuturnya.
Sebelumnya, satu oknum petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, terindikasi menghalangi tugas peliputan wartawan di Kantor Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
