Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yakin inflasi di Jawa Barat bisa bertahan di tiga persen sampai dengan akhir tahun 2023 dengan berbagai usaha yang dilakukan.
"Inflasi sampai September 2023 itu 2,35 persen. Kalau inflasi year to date (YtD) 1,6 persen, jadi kurang lebih sampai akhir tahun itu tiga persen kita optimis bisa mempertahankan inflasi," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Baca juga: BPS: Inflasi tahunan Jawa Barat September 2023 sebesar 2,35 persen
Berbagai usaha yang dilakukan, kata Bey, salah satunya adalah penanggulangan masalah ketersediaan pasokan pangan karena kemarau panjang akibat badai gelombang panas El Nino yang telah dibahas dalam rapat bersama Mendagri Tito Karnavian, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi.
Dalam rapat tersebut, Bey mengatakan bahwa Kementerian Pertanian meminta setiap daerah, termasuk Jawa Barat untuk memeriksa saluran air irigasi yang terhubung dengan embung dan bendungan yang dibangun Kementerian PUPR yang macet dan rusak di masa kekeringan ini.
"Saluran air itu kadang-kadang mampet atau rusak. Jadi perintah dari Plt Mentan itu untuk semua kerusakan difoto disertai dengan lokasi, jadi perbaikan segera dengan cepat. Kami sangat mengapresiasi kecepatan dari Plt Mentan ini, instruksi ke bawahnya sangat cepat," ucapnya.
Bey mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi irigasi yang harus diperbaiki, namun dirinya belum bisa membuka berapa yang telah diinventarisir.
"Intinya saat ini sudah ada gerak cepat di lapangan agar jangan sampai persoalan ini mengganggu. Tapi sejauh ini cadangan beras di provinsi Jabar aman," ucapnya.
Selain itu, Bey mengungkapkan bahwa untuk menjaga tingkat inflasi di Jabar, disalurkan juga pangan murah bagi masyarakat yang sampai akhir tahun akan ada 50 kali lagi.
"Pangan murah itu kan terbagi-bagi, tapi masih ada 50 kali lagi sampai akhir tahun. Untuk jumlah detail yang sudah disalurkan silahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)," ucapnya menambahkan.
Rapat Gerakan Pangan Murah
"Inflasi sampai September 2023 itu 2,35 persen. Kalau inflasi year to date (YtD) 1,6 persen, jadi kurang lebih sampai akhir tahun itu tiga persen kita optimis bisa mempertahankan inflasi," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Baca juga: BPS: Inflasi tahunan Jawa Barat September 2023 sebesar 2,35 persen
Berbagai usaha yang dilakukan, kata Bey, salah satunya adalah penanggulangan masalah ketersediaan pasokan pangan karena kemarau panjang akibat badai gelombang panas El Nino yang telah dibahas dalam rapat bersama Mendagri Tito Karnavian, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi.
Dalam rapat tersebut, Bey mengatakan bahwa Kementerian Pertanian meminta setiap daerah, termasuk Jawa Barat untuk memeriksa saluran air irigasi yang terhubung dengan embung dan bendungan yang dibangun Kementerian PUPR yang macet dan rusak di masa kekeringan ini.
"Saluran air itu kadang-kadang mampet atau rusak. Jadi perintah dari Plt Mentan itu untuk semua kerusakan difoto disertai dengan lokasi, jadi perbaikan segera dengan cepat. Kami sangat mengapresiasi kecepatan dari Plt Mentan ini, instruksi ke bawahnya sangat cepat," ucapnya.
Bey mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi irigasi yang harus diperbaiki, namun dirinya belum bisa membuka berapa yang telah diinventarisir.
"Intinya saat ini sudah ada gerak cepat di lapangan agar jangan sampai persoalan ini mengganggu. Tapi sejauh ini cadangan beras di provinsi Jabar aman," ucapnya.
Selain itu, Bey mengungkapkan bahwa untuk menjaga tingkat inflasi di Jabar, disalurkan juga pangan murah bagi masyarakat yang sampai akhir tahun akan ada 50 kali lagi.
"Pangan murah itu kan terbagi-bagi, tapi masih ada 50 kali lagi sampai akhir tahun. Untuk jumlah detail yang sudah disalurkan silahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)," ucapnya menambahkan.
Rapat Gerakan Pangan Murah
Sebelumnya, Bey Machmudin menghadiri acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia di kantor Badan Pangan Nusantara, Jakarta, Senin (16/10), dalam kesempatan itu Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah untuk memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi.
