Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung dan berkomitmen terhadap program-program pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting di wilayah Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan DPRD Jawa Barat akan mendorong terkait dukungan anggaran, pembentukan peraturan daerah hingga pengawasan program terkait.
“Kami (DPRD Jawa Barat) sangat terbuka (mendukung) program pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting. Masalah ini merupakan masalah yang dihadapi masyarakat. Kita (DPRD Jawa Barat) wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Ineu Purwadewi Sundari.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari membuka kegiatan diskusi pendekatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting yang digagas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar.
Acara diskusi tersebut bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Kota Bandung.
Ineu mengatakan salah satu bentuk komitmen DPRD Jawa Barat dalam mendukung program pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting, pihaknya telah membentuk peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak sejak 2010 sampai saat ini.
“Perda tersebut bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga, dengan harapan masalah perwakinan anak dan stunting dapat diminimalkan. Ini merupakan salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan DPRD Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan urgensi pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting.
“Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi berdampak negatif terhadap perkembangan kecerdasan anak. Sangat disayangkan jika potensi, kemampuan berpikir anak-anak akan terbatas akibat stunting, kemampuan berpikir” kata Sukaryo Teguh Santoso.
