Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan publik atau public trust, sebagai salah satu faktor penentu agar kebijakannya bisa berjalan dan keputusannya bisa diikuti.
"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa," kata Jokowi saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Selain kepercayaan publik, Jokowi menambahkan bahwa seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.
"Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan," katanya.
Di awal pidatonya, Jokowi sempat menyinggung tentang "suasana hangat" di Indonesia yang mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
Jokowi pun mengaku sering ditanyai soal bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangannya, melainkan keputusan partai politik dan koalisi partai.
"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang 'Pak Lurah', bukan wewenang 'Pak Lurah', sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.
Dia juga mengingatkan bahwa menjadi presiden bukan posisi yang nyaman karena ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
Berterimakasih
Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang diberikan kepadanya selama menjalankan pemerintahan.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat; kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," kata Jokowi saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Jokowi menyampaikan penghargaan atas upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
Sementara itu, lanjutnya, dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
DPD, sesuai dengan kewenangannya, kata Jokowi, juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara.
"Kontribusi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah," jelasnya.
Lebih jauh, Jokowi menyampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangan, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.
Sedangkan Komisi Yudisial (KY), tambahnya, terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
"Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombudsman, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan lembaga nasional lainnya, yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya," kata Jokowi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi sebut pemimpin harus miliki "public trust"